Berita

Masa Kerja Badan Ad Hoc PPK Ditunda

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga, Sabtu (28/3) lalu menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2020 serta menunda masa kerja badan ad hoc PPK dan sekretariat PPK Sibolga.

Hal itu sesuai surat KPU Sibolga Nomor: 92/PL.02-SD/1273/KPU-Kot/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kota Sibolga sebagai tindak lanjut Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dan Penundaan Masa Kerja Badan Ad Hoc PPK dan Sekretariat PPK yang ditandatangani Ketua PPK Sibolga Khalid Walid.

“Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,” kata Ketua KPU Sibolga Khalid Walid kepada New Tapanuli, Minggu (29/3) di Sibolga.

Menurutnya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Siboga Nomor: 17/PL.02-Kpt/1273/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Walikota Sibolga Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut, satu KPU Kota Sibolga menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan ad hoc Penyelenggara PPK dan Sektetariat PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020,” jelasnya.

Kedua, kata Ketua KPU Sibolga, sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka KPU Sibolga hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020, ketiga KPU Kota Sibolga membuat Surat Keputusan untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

“Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih,” jelas Ketua KPU Sibolga.

Dengan adanya surat tersebut, KPU Kota Sibolga juga membuat tembusan yang disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Walikota Sibolga dan Ketua Bawaslu Kota Sibolga. (mis)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button