Berita

Marak Kutipan, Kadisdik Simalungun Bakal Panggil Kepala SD

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Menanggapi informasi adanya kutipan di SD 091319 Pematang Raya, pihak Dinas Pendidikan akan memanggil Plt Kepala Sekolah (Kepsek), Hotni Purba.

Hal tersebut diutarakan Kadis Pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu melalui Sekretaris Dinas, Parsaulian Sinaga saat dikonfirmasi via selulernya, Kamis (1/7/2019) sekira Pukul 16.00 WIB.

“Besok kami cek dulu ya, kami panggil besok Kepala sekolahnya,nggak bisa ada kutipan menebus ijazah dan kutipan untuk membeli bell karena ada dana BOS, untuk apa diambil dari Sumbangan orangtua, dana BOS bisa untuk membeli itu,”ujarnya.

Saat ditanyai lebih lanjut, Parsaulian Sinaga menerangkan tidak dibenarkan ada pengutipan apa pun terhadap siswa SD dan SMP.

“Yang jelas tidak bisa, kami panggil dulu besok ya, kalau kutipan tidak bisa tapi kalau sumbangan, misalnya 200 orang murid cuma10 orang yang menyumbang, itu tidak masalah, menyumbang ke sekolah siapa pun bisa menyumbang asalkan tidak kutipan itu melanggar peraturan,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP RUZI Gusman melalui Kanit Tipikor, Iptu Pinem saat dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis mengatakan pihaknya bisa menyelidiki persoalan bilamana ada surat dasarnya.

“Kita bisa menyelidiki tetapi ada suratnya biar kita panggil saja langsung, ke kantor aja besok buat surat biar kita lidik,”terangnya.

Sementara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa Program wajib belajar 9 tahun yaitu pada SD dan SMP tidak dibenarkan ada kutipan apa pun karena seluruh operasional bagi sekolah pembiayannya dari pemerintah.

“Maka ketika ada kutipan-kutipan tersebut kita berharap Kepala Dinas Pendidikan bisa menyikapi persoalan ini dan bila perlu memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Sekolah yang telah melakukan kutipan bagi anak-anak didik dalam bentuk apapun, penebusan ijazah tidak dibenarkan karena dikategorikan pungutan liar (Pungli) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,”sebut Berhard.

Masih Bernhard Damanik menerangkan selain melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kutipan merupakan tindak pidana.

“Ini sudah tindak pidana karena ini pungli kita juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk bisa melakukan tindakan dalam arti penyelidikan terhadap adanya kutipan itu kalau memang bisa dibuktikan, bahwa benar ada kutipan, kita minta kepala sekolah diproses secara hukum karena ini sudah melanggar undang-undang pidana,”pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepsek SD 091319, Hotni Purba saat dikonfirmasi diruang kerjanya, membenarkan adanya kutipan sebesar Rp 200 ribu untuk menebus ijazah kepada 23 siswa yang baru tamat serta mengutip Rp 50 ribu kepada 66 siswa yang ada disekolah tersebut.

“Ya, yang baru tamat ada 23 orang, Rp 200 ribu per siswa itu kan bukan kutipan tetapi musyawarah orangtua siswa melalui Komite Sekolah dan Rp 50 ribu per siswa untuk keperluan bell sekolah karena selama ini kita masih menggunakan lonceng di sekolah ini, masak pake lonceng terus,”ucapnya.

Begitu juga, di SD 091317 ada kutipan kepada orangtua siswa untuk memperbaiki asbes sekolah.
Hal itu dibenarkan Kepala Sekolah SD 0911317,Jadersin Saragih saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin.

“Ya ada kami kumpulkan orangtua siswa kemarin, kami minta sumbangan sukarela kepada orangtua siswa, sehingga terkumpullah uang sebanyak Rp 5 Juta untuk perbaikan asbes sekolah,” singkatnya. (Mag05)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close