Berita

Mantan Kadis Pendidikan Tapteng Dilaporkan ke KPK

TAPTENG, FaseBerita.ID – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berinisial SM, dilaporkan dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Adalah DPD LSM Inakor Tapteng dan LSM LIPPAN Sumut Wilayah Tapanuli Tengah yang melaporkan SM atas dugaan mark-up harga pengadaan mobiler sekolah tahun 2018.

Hal ini dibenarkan Ketua LSM LIPPAN Sumut Wilayah Tapanuli Tengah Mangudut Hutagalung yang menyebutkan jika laporan kasus dugaan korupsi dengan nomor 050/LIPPAN-SU/WIL.SBG-T/LAP/KPK/X/2019, telah diantarkan langsung ke KPK RI di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

”Ya, kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler sekolah TA 2018 yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemarin telah kita laporkan dan diterima langsung staf KPK bernama Iin,” ujar Mangudut Hutagalung yang didampingi Ketua DPD LSM Inakor Tapteng Irwansyah Daulay, Jumat (1/11/2019).

Mangudut menegaskan, pengaduan yang disampaikan pihaknya ke KPK RI didasarkan atas hasil investigasi DPD LSM Inakor dan LSM LIPPAN yang menemukan kejanggalan harga pengadaan meja dan kursi untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pagu harga satuan perpaket yang tertera pada RAB sejumlah Rp45,8 juta. Sementara dari hasil survei terhadap beberapa toko bangunan termasuk toko bangunan pemenang tender yakni CV Moncu, estimasi harga perpaket yang terdiri dari meja siswa 36 buah, kursi 72 buah, meja guru dua buah dan kursi guru dua buah, hanyalah sekitar Rp23,2 juta.

“Berdasarkan hasil analisa investigasi dilapangan, diduga kuat telah terjadi dugaan korupsi yang bersifat mark-up harga. Negara telah dirugikan miliaran rupiah. Sudah sepantasnya dugaan korupsi ini kita laporkan ke KPK,” tukasnya.

Lebih jauh disampaikan, pihaknya telah menerjunkan tim investigasi verifikasi ke pihak sekolah penerima barang. Dari 62 SD/MI dan SMP/MTs penerima, ditemukan kejanggalan tentang harga satuan per paket, dimana harga yang tertera pada RAB jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Kalkulasi akibat dugaan mark-up harga pengadaan mobiler senilai Rp1,237 miliar.

“Sebagai bukti awal dan bahan referensi kita telah menyerahkan daftar nama sekolah penerima barang, dokumentasi mobiler, serta daftar perbandingan harga dari toko perabot yang ada di Tapanuli Tengah,” imbuhnya.

Tidak hanya oknum mantan Kadis Pendidikan, Mangudut menambahkan jika pihaknya juga melaporkan JNS, oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek dimaksud. JNS diduga ikut berkolaborasi memark-up harga pengadaan mobiler sekolah yang di plot pada APBD Tapteng Tahun Anggaran 2018 tersebut. “Kita berharap ada tindak lanjut pengusutan dari KPK yang menjadi salah satu lembaga pemerintah yang masih dipercayai rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah saat dihubungi melalui telepon seluler, tidak berhasil dikonfirmasi. Ketika dilayangkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, mantan Camat Manduamas ini sepertinya enggan untuk membalasnya. (ztm)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button