Berita

LKPD Pemkab Simalungun 2 Kali Disclaimer

Gubsu: Ke Depan Harus Kita Evaluasi

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Dalam dua tahun anggaran terakhir (2017-2018), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun selalu merah.

Hal itu dibuktikan Opini audit BPK RI atas LKPD kedua tahun aggaran tersebut masing-masing disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.

Jika dicermati persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir 2016-2018 tampak terjadi kemerosotan yang sangat drastis. Pada tahun 2016 PAD sebesar Rp141,539 miliar, terealisasi Rp132 miliar atau setara dengan 93 persen.

Namun Tahun 2017 PAD sebesar Rp351,360 miliar, yang terealisasi hanya Rp252 miliar atau setara dengan 47 persen. Bahkan PAD tahun 2018 sebesar Rp665,815 miliar, yang terealisasi hanya 24 persen yakni Rp164 miliar.
Hal tersebut diakibatkan oleh penganggaran yang terlalu optimis sekaligus tidak diikuti upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD.

“Fraksi Partai Gerindra berpendapat kiranya Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Daerah yang mengomandani tim anggaran Pemerintah Daerah agar menyusun anggaran dengan lebih cermat,” kata Pelapor Jhon MT Saragih saat rapat Paripurna kemarin.

Menurutnya, sebelumya, TA 2016 opini audit terhadap LKPD adalah Wajib Dengan Pengecualian (WDP). Namun dua terakhir ini LKPD Simalungun mengalami disclaimer disebabkan pengelolaan keuangan Pemkab Simalungun amburadul.

Sesuai Laporan Pemeriksaan BKP RI atas LKPD Kabupaten Simalungun TA 2016-2018 diuraikan bahwa opini tahun 2016 menyatakan WDP. Tetapi tahun 2017 dan 2018 disclaimer. Pengecualian atau catatan pada tahun 2016 ada satu, namun pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing ada enam catatan.

Juga diuraikan temuan atas sistem pengendalian intern pada tahun 2016 ada sembilan. Namun tahun 2017 ditemukan 11 dan tahun 2018 ada liam temuan. Sedangkan temuan atas kepatuhan terhadap undang-undang pada tahun 2016 sebanyak sembilan. Namun pada tahun 2017 sebanyak 18 temuan dan 2018 sebanyak 12 temuan.

“Pada tahun 2018 dana BOS disajikan sebesar Rp3,845,267,7229 dinilai tidak diyakini kewajarannya karena terdapat pelaporan saldo awal, pendapatan jasa giro, pendapatan dana BOS dan belanja BOS yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.

Hal yang sama pada tahun 2017, pendapatan jasa giro dana BOS belum disetor sebesar Rp81.190.679 serta belum dikenakan PPH sebesar Rp14.783.091 dan biaya administrasi sebesar Rp3.454.000. Bahkan pada tahun 2016 penggunaan dana BOS di Dinas Pendidikan sebesar Rp71,43 miliar tidak disajikan sesuai klarifikasi beban pada laporan operasional.

“Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Pemkab Simalungun seyogianya segera menindaklanjuti temuan-temuan auditor BPK RI dengan sungguh-sungguh khususnya yang menyangkut dana BOS. Karena hal ini terus menerus menjadi temuan audit dari tahun ke tahun,” sebutnya.

Ditambahkanya, sebenarnya ada insentif dari Kementerian Keuangan RI jika saja LKPD Kabupaten Simalungun baik. Namun intensif itu tidak bakalan bisa diperoleh jika keuangan Pemkab Simalungun tidak dikelola dengan baik.

Sekda Kabupaten Simalungun, Bupati Simalungun JR Saragih melalui asisten III Jon Suka Jaya Purba mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti saran dan pendapat dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Simalungun.

“Trimakasih atas saran dan pendapatnya. Pemkab Simalungun akan menindaklanjuti saran, pendapat serta rekomendasi dari BPK RI,” singkatnya.

Menyikapi hal ini, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi saat dimintai tanggapannya mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait masalah ini.

“Itu harus kita lakukan evaluasi. Ke depan harus kita benahi,” ucapnya. (mag05/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close