Berita

Lagi, Guru Demo di Dinas Pendidikan Simalungun Minta SK PTT Diterbitkan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Sekitar 200-an Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Jumat (28/2/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Para guru honor merasa kecewa karena SK mereka sampai saat ini tidak dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan karena dan tidak dimasukkan dalam daftar Guru PTT di Kabupaten Simalungun.

Padahal menurut para guru Honor tersebut, mereka telah memiliki NUPTK dan telah lama mengabdi sebagai guru honor, namun belum mendapatkan SK PTT.

Anehnya, Guru Honor yang belum memiliki NUPTK dan baru mengajar sudah mendapatkan SK PTT. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kadis sebelumnya.

Dimana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Simalungun, Elfiani Sitepu  berjanji mengutamakan Guru Honor yang sudah memiliki NUPTK dan pengambilan SK PTT gratis.

Ketua FGHS Simalungun Ganda Silalahi melalui pengeras suara mengatakan punya bukti rekaman suara seorang Korwil mengatakan ‘harga’ untuk sebuah SK PTT.

“Dalam RDP di DPRD Kadis mengatakan 1059 yang punya NUPTK itu yang diutamakan, tetapi Guru yang sudah 15 tahun mengajar dan punya NUPTK tetapi tidak juga diprioritaskan, apakah karena kami tidak ngasih uang?,”ucapnya.

E boru Purba guru honor SD Kecamatan Raya Kahean, dalam dalam orasinya, posisinya baru melahirkan tiga bulan dan temannya sedang hamil dipindahkan dengan jarak sekolah ke rumah sekitar 2 jam dan jalannya sangat parah.

“Alasannya apa?  Sampai hati Dinas Pendidikan memindahkan kami, dimana hati nuraninya tidak manusiawi,”ucapnya dengan memegang toa sambil menggendong bayinya.

S boru Situmorang dalam kesempatan itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Dinas, ia selalu menurutinya.“Sampe saya meminjam uang Rp 10 juta sama orangtua saya untuk masuk jadi Guru PTT, jadi pak bayar dulu, katanya SK Rp 1,2 juta saya lakukan juga dengan cara mengemis sama saudaraku,”sebutnya.

Sambung S boru Situmorang, ia sangat kesal telah beberapa tahun mengurus NUPTK sampai saat ini belum juga keluar karena tidak diproses.

“Dan apalagi sekarang ini katanya gaji itu keluar harus ada NUPTK jadi bagaimana nasibku dan anakku masih 10 bulan untuk beli susunya pak.  Aku minta tolonglah pak marsomba au tu hamu Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan,”isaknya sambil menyembah berlutut dilantai.

Kadis Pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu melalui Sekretaris Dinas, Parsaulian Sinaga menanggapi bahwa apa yang telah disampaikan oleh FGHS sudah dicatat dan direkam dan segera akan dilaporkan ke Pimpinan.

“Suka atau tidak suka harus ada pengurangan, karena APBD yang membatasi untuk meng-SK kan yang 1800 karena berkurang sekitar Rp 6 M dari tahun yang lalu. Apa boleh buat hampir sekitar 600 orang, kita minta Kepala Sekolah untuk meng-SK Kan guru PTT dengan biaya dari dana BOS,” katanya. (mag-05/fi)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close