Berita

Lagi… 2 Anggota DPRD Tapteng Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

TAPTENG, FaseBerita.ID – Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng).

Dua oknum anggota DPRD Tapteng berinisial UML dan SZ ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dari kedua tersangka itu, seorang di antaranya masih dalam perburuan (DPO), yakni atas nama UML. Sedangkan 1 tersangka yang sudah dilakukan penahanan adalah SZ.

”Ada penambahan dua tersangka lagi dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif,” ungkap Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

MP Nainggolan menjelaskan, sebelumnya penyidik juga telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan penyimpangan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tapteng TA 2016 dan 2017, yakni AR, JS, HN, JSM dan SG.

Untuk tersangka SG dan SZ belum diserahkan ke pihak kejaksaan, meski berkas keduanya telah dinyatakan lengkap (P21).

“Secepatnya tersangka SG dan SZ kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Berkas keduanya memang sudah dinyatakan lengkap,” jelasnya, sembari menegaskan jika pihaknya tengah menyelidiki dan memburu keberadaan UML .

Seperti diketahui, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 anggota DPRD Tapteng periode 2015-2020 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran perjalanan dinas luar daerah TA 2016 dan 2017.

Dalam proses penyidikan disebutkan telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 49 orang yang terdiri dari 5 orang PNS sekretariat DPRD Tapteng dan 44 orang dari managemen hotel dari beberapa kota yang billingnya digunakan seperti, Medan, Tarutung, Manado dan Jakarta. Hasil penyidikan Dirkrimsus Polda Sumut menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp655.924.350.

Sementara pasal yang dipersangkakan terhadap kelima oknum anggota DPRD Tapteng ini adalah Pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ztm/int)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close