Berita

KSPSI dan SPSI Gelar Rakor Bentuk PUK se-Sibolga

FaseBerita.ID – Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menggelar rapat kordinasi pembentukan PUK (Pimpinan Unit Kerja) Kota Sibolga bersama dengan pimpinan dan seluruh anggotan kepengurusan KSPSI & SPTI cabang Kabupaten Tapanuli Tengah-Kota Sibolga pada Minggu (02/08).

Dalam rapat pembentukan PUK SPTI se-Kota Sibolga yang dipimpin oleh Abdul Rahman Sibuea, selaku pimpinan cabang KSPS & SPSI Tapanuli Tengah-Kota Sibolga didampingi oleh Samsul Bahri dan Esm Manalu selaku kordinasi lapangan daerah Kota Sibolga dalam rapat kordinasi PUK berlangsung kondusip.

Abdul Rahman Sibuea selaku pimpinam KSPSI & SPSI Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli Tengah saat dikonfrimasi oleh wartawan koran ini mengatakan bahwa momen ini adalah momen pertemuan antara pimpinan cabang SPSI dan KSPSI Kota Sibolga-Tapanuli Tengah dengan pengurus-pengurus yang ada di daerah Kota Sibolga.

“Adapun tujuan rapat kordinasi ini sebagai langkah awal untuk menyosialisasikan pembentukan  kepengurusan PUK khususnya jasa bongkar muat ekspedisi  yang berada di Kota Sibolga,” ujar Abdul usai rapat.

Ia juga mengatakan, persyaratan untuk bergabung menjadi anggota dalam kepengurus SPSI daerah Kota Sibolga, antara lain setiap anggota tidak diperkenankan lebih dari satu mengikuti serikat sesuai dengan penetapan undang-undang yang telah berlaku dan dinyatakan dengan adanya pengisian formulir. Siap menyatakan sikap bergabung dengan SPSI dengan membuat berita acara sampai dengan tahap pembentukan komposisi pembuatan SK.

Setelah SK keluar makan akan dilanjutkan kembali kepada pimpinan provinsi atau yang disebut dengan PD (Pimpinan Daerah) melalui  tahapan-tahapan yang telah selesai, maka pimpinan daerah akan mengeluarkan KTA (Kartu Tanda Anggota) sesuai dengan PUK. Maka wajib dilaporkan atau didaftarkan kepada Depnaker Kota Sibolga, sehingga PUK memiliki payung hukum ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2000.

“Kita selaku pimpinan kepengurusan SPSI akan memperjuangkan nasib buruh Kota Sibolga. Dan, akan memperjuangkan upah yang mereka terima. Bahkan kita juga  akan memperjuakan bagaimana nasib keluarga anggota yang telah bergabung di SPSI guna mewujudkan kesejahteraan bagi setiap keluarga aggota yang telah bergabung,” ucapnya.

Dia menambahkan, pembentukan kepengurusan SPSI harus perlu digaris bawahi yang pertama, dibentuknya PUK berdasarkan peluang lapangan pekerjaan di salah satu wilayah atau daerah.

Contohnya, dengang adanya lapangan pekerjaan makan satu desa dan kelurahan dapat membentuk kepengurusan lima – sepuluh pimpinan unit kerja, dengan sarat memiliki lapangan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan bisa dibentuk tingkat desa dan kelurahan. Namun, dengan catatan harus mengatas namakan kelurahan yang mana di dalam itu ada pajak atau pasar-pasar tradisional yang membutuhkan jasa trasportasi bongkar muat.

“Jadi, sebelumnya kepengurusan PUK KSPI & SPSI  sudah terbentuk kurang lebih selama 15 tahun. Namun, masa perioditasnya sudah habis di bawah kepemimpinan yang SPSI juga diberikan cenderamata dan tali kasih properti kelengkapan K3 karena pekerjaan sektoral yang non majikan yang  diberikan helm safety sepatu dan kaos.

Saat dipertanyakan ada berapa sektor yang menjadi ketentuan yang bergerak di bidang jasa, Abdul Rahmat Sibuean mengatakan empat sector. ”

Ada empat sektor yang bergerak di bidang penawaran jasa bongkar muat, yakni  jasa transportasi,  jasa bongkar muat darat, jasa bongkar muat laut, dan jasa bongkar muat udara. Dan melihat kondisi resiko pekerjaan SPSI yang beresiko tinggi bersama dengan kepengurusan pimpinan cabang dan Provinsi akan membuat program BPJS ketenaga kerjaan,”katanya. (Tam)





Back to top button