Berita

KSP dan LPSK Surati Kapolda Sumut: Terkait Aduan Masyarakat Adat Sihaporas

FaseBerita.ID – KSP (Kantor Staf Presiden) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara. Kedua lembaga negara tersebut meminta perhatian kepala kepolisian daerah Sumut bertindak adil agar tidak muncul persepsi tebang pilih dalam penanganan kasus insiden bentrok masyarakat adat Sihaporas kontra pekerja PT Toba Pulp Lestari, bulan lalu, tepatnya 16 September 2019.

Berdasarkan salinan surat yang diterima wartawan Jumat (18/10/2019), surat Kantor Staf Presiden bernomor B-78/KSP/D.05/10/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ditandatangani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani.

“KSP merekomendasikan, agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara memastikan penegakan hukum secara profesional, agar tidak ada persepsi tebang pilih atau berpihak kepada salah satu pihak; dan menciptakan suasana kondusif dengan memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah, bukan hanya pendekatan penegakan hukum semata,” demikian bunyi surat Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani.

Adapun surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), nomor: R- 295/4.1.PPP/LPSK/1 0/2019 tentanggal 3 Oktober 2019. Surat juga ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara dengan tembusan kepada para pemohon.

“Informasi yang disampaikan Lamtoras, bahwa Thomson adalah korban penganiayaan dari peristiwa 16 September tersebut, sementara Jonny Ambarita adalah pihak yang rnelerai perkelahian yang terjadi. Pihak warga khawatir bahwa proses hukum yang berlangsung hanya terfokus pada laporan yang disampaikan oleh pihak PT TPL, namun tidak menyentuh kepada terlapor Bahara Sibuea yang telah menganiaya dan pemicu keributan,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

“Kedatangan polisi berulang kali di desa mereka telah menimbulkan kekhawatiran ini menurut Lamtoras yang menyebabkan sekitar 50 (lima puluh) lelaki dewasa warga Desa Sihaporas meninggalkan desa,” demikian surat LPSK.

Edwin juga menulis, LPSK berharap agar dalam proses hukum yang berlangsung memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20 14 Tentang Perubahan atas Undang­-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertama, saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Kedua, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bukan hanya menyurati Kapolda dan Kapolres Simalungun, LPSK juga menurunkan tim investigasi berjumlah empat orang, semuanya laki-laki. Mereka tiba di Dusun Lumban Ambarita Sihaproas, Kamis (17/10/2019) sore.

Sesuai dengan daftar hadir yang diisi pada buku tamu pengurus Lembaga Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), keempat personel LPSK yang datang adalah bernama Hasyim, Yogi, Ardyanto dan Syafar.

Mereka bertemu dan mengecek mengenai Mario Teguh, anak usia 3 tahun 7 bulan yang menjadi korban pemukulan pihak pekerja TPL saat terjadi bentrok pada 16 September 2019. Tim dari LSPK disambut wagar, sebagian besar wanita, karena kaum lelaki dewasa, masih sembunyi, tidak berani pulang ke kampung Sihaporas akibat pencarian yang tidak sesuai prosedur hukum.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu membenarkan tim LPSK berkunjung ke Sihaporas sebagai tindak lanjut pengaduan dan permohonan perlindungan masyarakat Adat Sihaporas ke LPSK di Jakarta, pada Kamis, 3 Oktober 2019. “Iya betul. Semoga membantu,” ujar Edwin Partogi Pasaribu melalui pesan singkat.

Pemukulan Anak

Menurut Jaleswari Pramodharwardani, berdasarkan Peraturan Presiden No 26 tahun 2015, Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program-program prioritas nasional, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang pelaksanaannya mengalami hambatan.

Kepala Staf Presiden telah menerima pengaduan dan permohonan perlindungan hukum dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Sihaporas (LAMTORAS) tertanggal 25 September 2019. Pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan keberpihakan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Simalungun terhadap masyarakat.

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut, pertama tanggal 16 September 2019 terjadi tindak pidana berupa perampasan alat-alat pertanian diikuti dengan pemukulan terhadap seorang anak berinisial MA (3 tahun 7 bulan) yang dilakukan oleh Humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) bernama, Sahara Sibuea.

Sebelumnya terjadi cekcok antara Humas PT TPL dengan masyarakat Sihaporas yang melarang masyarakat melakukan aktifitas di areal yang disengketakan antara perusahaan dan masyarakat. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat. Sehingga terjadi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, merespon peristiwa tanggal 16 September sebagaimana tersebut di atas, Marudut Ambarita (orangtua MA) melaporkan pidana penganiayaan anak kepada Kepolisian Resor Simalungun sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/228/IX/2019/SU/SIMAL, tanggal 17 September 2019, atas nama Pelapor Marudut Ambarita dengan terlapor Sahara Sibuea.

Ketiga, tanggal 18 September 2019, LAMTORAS yang diwakili oleh Thomson Ambarita melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Humas dan security PT PL sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/232/IX/20 1 9/SU/SIMAL.

Keempat, informasi yang disampaikan oleh Lamtoras, Thomson Ambarita beserta dengan Jonny Ambarita telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau penganiayaan, yang saat ini proses penanganan perkaranya juga dilakukan oleh pihak Polres Simalungun.

Kelima, sejak peristiwa tanggal 16 September, beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, mendatangi kampung Sihaporas secara berulang, akan menangkap semua laki-laki yang mereka temui, jika mereka tidak mendapatkan orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa 16 September 2019. Akibatnya lebih kurang 50 (lima puluh) laki-laki yang ada di kampung melarikan diri.

Secara umum, situasi ini berdampak pada ketidaknyamanan warga negara, terganggunya mata pencaharian masyarakat, serta terganggunya tatanan kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah terjadi bentrok akibat konfik agraria di Buntu Pangaturan, Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terjadi saling lapor antara masyarakaat kontra pekerja PT TPL.

Warga melapor ke Polsek Sidamanik beberapa jam setelah kejadian, namun ditolak petugas dengan alasan pihak PT TPL telah melapor ke Polres Simalungun. Kemudian Selasa, 17 September, dari pihak warga, Marudut Ambarita melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Mario Teguh Ambarita, anak usia 3 tahun 7 bulan dengan terlapor pekerja PT TPL, Bahara Sibuae.

Thomson Ambarita, yang menjabat Bendahara Umum Lamtoras juga melaporkan pekerja TPL atas dugaan penganyiaan terebut. Marudut menjalani pemeriksaan hingga Selasa malam (17 September), sementara Thomson menjalani pemeriksaan Rabu (18/9/2019).

Sepekan kemudian, Thomson memberi keterangan tambahan, didampingi saksi Jonny Ambarita yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Adat Lamtoras Sihaporas. Belum selesai menjalani pemeriksaan, saat makan siang, Thomson dan Jonny ditangkap penyidik Polres Simalungun.

Sebelumnya, Kepala Humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) Norma Patty Handini Hutajulu membenarkan ada bentrok antara karyawan dan personil Sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga Masyarakat Desa Sihaporas di Compt B553 PT TPL pada Senin, (16/9/ 2019).

Menurutnya, kronologis kejadian versi pihak PT TPL adalah, pada sekitar Pukul 10.00 WIB, personel security PT TPL yang jaga di Compt B068 dan B081 melaporkan, ada kurang lebih 100 orang warga Masyarakat Sihaporas melakukan penanaman jagung di Compt B553. Lokasi itu sudah selesai panen kayu. Setelah itu, Tim Security dan Socap, bernama Bahara Sibuea dan Ricky Silaen meluncur ke areal di Compt B553.

“Benar bahwa warga Masyarakat Sihaporas sedang melakukan penanaman jagung di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari,” tutur Norma Patty Handini Hutajulu, Senin malam (16/9/2019).

Kemudian, Bahara Sibuea melakukan mediasi. Dia menyampaikan kepada warga masyarakat supaya kegiatan penanaman jagung dihentikan dulu. Meminta supaya diadakan musyawarah, dan dibicarakan dengan cara baik-baik.

“Warga Sihaporas tetap bersikeras melakukan penanaman. Dan sebahagian lagi mengeluarkan kata-kata pengancaman, yang membuat suasana jadi memanas,” ujar Norma.

Menurut Norma, peristiwa itu PT Toba Pulp Lestari Tbk atau PT TPL menyayangkan terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (16/9/19).

“Tindakan tersebut menyebabkan 3 orang karyawan PT TPL mengalami luka berat dan 6 orang mengalami luka ringan,” ujar Norma.

Direktur PT TPL, Mulia Nauli mengatakan, izin konsesi PT TPL berada di Kawasan Hutan Negara. Dengan izin pengelolaan yang terbatas, dalam kurun waktu tertentu. Pada pelaksanaan operasionalnya, persero (PT TPL) selalu menghormati hak-hak masyarakat dan komunitas adat yang berada dalam wilayah kerja persero.

“Dengan mengedepankan proses dialog yang terbuka yang dilandasi Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian masalahnya,” ujar Mulia semberi menyebut, kejadian bentrok terebut telah dilaporkan ke pihak berwajib.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Toba Pulp Lestari Tbk atau PT TPL, lanjut Mulia Nauli, diberikan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No: SK. 179/Menlhk/Sedjen/HPL.0/4/2017. Yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. (rel/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button