Berita

KPU Tak Bisa Larang Cakada Kampanye Tatap Muka

FaseBerita.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang para calon kepala daerah untuk melakukan kampanye secara tatap muka.

Menurut Arief, walaupun Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Namun tidak ada aturan yang menyebutkan pelarangan kampanye secara tatap muka.

“Maka pertemuan secara fisik karena undang-undang juga masih membuka ruang itu masih memperbolehkan. Kami tentu tidak bisa melarang,” ujar Arief dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (6/8).

Namun demikian ada aturan yang mesti dipahami oleh para calon kepala daerah untuk melakukan kampanye secara tatap muka. Seperti melakukan pembatasan orang-orang yang ikut kampanye, memakai masker, face shield dan aturan protokol kesehatan lainnya.

“Misalnya pembatasan kapasitas orang dalam sebuah ruangan. Kemudian menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer, face shield bila diperlukan,” katanya.

Oleh sebab itu, adanya Pilkada serentak ini Arief berharap masyarakat berperan penting memutus penularan virus Korona di tanah air. Sehingga nantinya Pilkada serentak bisa berkualitas.

“Bahwa Covid-19 sangat berbahaya dan kita harus sama-sama melawannya, tidak bisa ditanggungkan pada satu atau dua pihak saja. Maka perlu bersama-sama,” ungkapnya.

Nantinya KPU juga akan mengeluarkan surat edaran kepada calon kepala daerah tersebut. Sehingga jika kampanye dilakukan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

”Nanti diterbitkan surat edaran. Itu nanti akan kami sampaikan kepada para peserta pemilu,” pungkasnya.

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi Pemilih

Arief Budiman juga mengatakan pihaknya menargetkan 77,5 persen partisipasi pemilih di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“Target kita sebetulnya sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya 77,5 persen,” ujar Arief dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis (6/8).

Arief menjelaskan, target KPU 77,5 persen itu karena yakin masyarakat yang akan mencoblos pada 9 Desember 2020 mendatang akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Kalau masyarakat merasakan takut, sebetulnya salah satu kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Kendati demikian, Arief mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pencoblosan. Karena di TPS KPU telah menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau kekhawatirannya masyarakat tidak berkenan bersedia was-was, takut gunakan hak pilihnya, sebenarnya sudah ada protokol kesehatan yang kami atur,” katanya.

Arief menuturkan, di setiap TPS para Kelompok Penyelenggara Pemungutann Suara (KPPS) menerapkan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), memakai masker, face shield dan juga sarung tangan.

“Jadi menjadi tugas bersama untuk meyakinkan kepada masyarakat sepanjang menerapkan protokol kesehatan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ungkapnya.

Arief berujar KPU juga akan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat untuk bisa mencoblos di Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Sehingga target KPU tentang partisipasi pemilih bisa tercapai.

“Empat bulan ke depan sebelum hari pemungutan suara tentu menjadi tugas bersama kita, menginformasikan, menyosialisasikan, mengajarkan kepada masyarakat bagaimana merespon supaya pandemi COVID-19 ini tidak menyebar,” pungkasnya. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button