Berita

KPU, Bawaslu dan Pemkab Simalungun Bertemu di Mendagri: KPU Rp 48,6 M, Bawaslu Rp15 M

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Setelah difasilitasi dan dipertemukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, barulah Pemerintah Kabupaten Simalungun mau menambah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Anggaran KPU dan Bawaslu Simalungun sebelumnya menemui titik buntu, karena Pemkab bertahan diusulannya, dengan alasan keuangan Pemkab Simalungun minim.

Pada pertemuan, Selasa (29/10/2019), di Mendagri, Pemkab Simalungun dengan KPU dan Bawaslu Simalungun akhirnya disepakati anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 15 Miliar dan KPU Simalungun sebesar Rp 48,6 Milyar.

Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nazlan Nasution saat dikonfirmasi via selulernya, Selasa (29/10/2019) sekira Pukul 15.00 WIB, membenarkan informasi tersebut.

“Ya, kami masih di Jakarta, Mendagri mempertemukan kami Bawaslu dengan Pemkab Simalungun dan KPU terkait anggaran. Di Mendagri, Pemkab Simalungun akan merealisasikan anggaran ke Bawaslu Simalungun sebesar Rp 15 M, untuk KPU sebesar Rpb48,6 M,”ucapnya.

Sambung Choir Nasution, anggaran tersebut belum disahkan karena NPHD belum ditandatangani oleh Pemkab dan Bawaslu.

“Itu belum sah karena belum ada rencana Penandatangan NPHD, rencana mungkin tanggal 1 November,” ujarnya.

Sebelumnya Bawaslu Simalungun mengusulkan anggaran sebesar Rp 32 Mliyar, tetapi Pemkab Simalungun menyarankan agar anggaran tersebut disinkronisasi.

Setelah disinkronisasi, Bawaslu Simalungun mengusulkan kembali anggaran sebesar Rp22 Miliar.

Namun dalam rapat Paripurna DPRD pembahasan R-APBD 2020, Pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran ke Bawaslu sebesar Rp13 Miliar.

Angka tersebut sangat jauh dari yang diusulkan sehingga Bawaslu Simalungun bermohon agar anggaran dapat ditambahkan demi pengawasan Pilkada 2020 yang maksimal.

Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik saat dikonfirmasi via selulernya, juga mengakui dipanggil oleh Mendagri ke Jakarta.

“Iya masih di Jakarta, belum sah, masih pembahasan, kalau ada kesepakatannya baru ditentukan tanggal penandatangan NPHD,”singkatnya.

Kepala Badan Keuangan Pemkab Simalungun, Frans Saragih saat dikonfirmasi melalui selulernya, penandatanganan NPHD rencana segera mungkin.

“Oh itu masih rapat pembahasan, belum ada penandatangan NPHD, segera mungkin akan kita laksanakan,” imbuhnya. (mag-05)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button