Berita

KPK Tahan 2 Lagi Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Suap Eks Gubernur Gatot Pujo Nugroho

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yakni, Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menyampaikan, Ahmad Hosein dan Mulyani bakal mendekam di Rutan untuk penahanan 20 hari pertama. Terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2020.

“Ahmad ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Mulyani ditahan di Rutan K4 KPK Gedung Merah Putih,” kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan total 14 tersangka yang berasal dari unsur anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020. Sebanyak 11 tersangka lainnya telah terlebih dahulu ditahan oleh KPK pada 22 Juli 2020 lalu.

Karyoto memastikan, kedua tersangka telah menjalani protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Namun, salah seorang tersangka lain yakni Nurhasanah kedapatan reaktif saat menjalani rapid test.

“Sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan (terhadap Nurhasanah) yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Karyoto.

Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp337,5 juta hingga Rp777,5 juta dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Suap itu diduga terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2014. Serta persetujuan perubahan anggaran pendapatandan belanja daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2013-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kemudian terkait pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

“Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi dan telah dilakukan penyitaan uang pengembalian dari para tersangka dan saksi senilai total Rp3.732.500.000,” cetus Karyoto.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button