Berita

KPK Selidiki Potensi Suap Hak Angket di DPRD Siantar

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Cabang Kota Pematangsiantar, tentang adanya potensi suap di penggunaan hak angket DPRD Siantar.

Informasi penyelidikan itu diketahui saat wartawan mewawancarai Ketua DPC Himapsi Siantar Jonli Simarmata.

Dia mengungkapkan, bahwa pada hari Jumat (28/2) lalu, dia dihubungi salah seorang penyelidik KPK bernama Pungky. Dari seberang telepon, penyelidik KPK menyampaikan bahwa laporan Himapsi Siantar telah dianalisis tim penyelidik yang kesimpulannya bahwa Himapsi membuat laporan atas adanya potensi suap dalam penggunaan hak angket di DPRD Kota Pematangsiantar.

Dugaan terjadinya suap mengingat bahwa hasil keputusan panitia angket tahun 2018 mandek atau tidak ada tindak lanjut.

“Penyelidik KPK mengaku telah memahami kronologis dan subtansi yang kami laporkan. Sebelum melakukan pengembangan, beliau mengaku terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan atau meminta penjelasan secara detail kepada kami selaku pelapor,” jelas Ketua Himapsi Siantar itu.

Penyelidik juga menanyakan apakah Himapsi memiliki bukti- bukti pendukung lainnya terkait peristiwa tindak pidana suap yang terjadi pada penggunaan hak angket tahun 2018 lalu dan pada penggunaan hak angket yang saat ini masih sedang berjalan.

“Bukti yang diminta KPK seperti vidio, foto dan atau bukti otentik lainnya. Lalu saya jelaskan bahwa barang bukti yang dimaksud belum kami temukan. Namun saya sampaikan bahwa informasi yang beredar di kalangan masyarakat terkait suap menyuap telah menjadi rahasia umum di Kota Siantar,” jelas Jonli.

“Saya juga telah menyampaikan sejumlah informasi penting yang bersifat rahasia kepada penyelidik. Beliau sangat merespon informasi penting yang saya sampaikan itu,” ungkapnya.

Menanggapi penjelasan Jonli Simarmata, penyelidik KPK mengaku sangat mengapresiasi kepedulian Himapsi terkait penyampaian laporan tindak pidana korupsi. Selaku penyelidik KPK, Pungky menyampaikan harapan kepada Himapsi untuk bekerjasama mencari informasi dan bukti- bukti terkait tindak pidana suap dan kasus korupsi lainnya di Kota Pematangsiantar.

“KPK meminta Himapsi terlibat memantau perkembangan penggunaan hak angket itu, sembari mereka juga melakukan penyelidikan,” pungkas mantan Ketua BEM Fakultas Teknik, Universitas Simalungun itu.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018, DPRD Siantar juga telah pernah membentuk Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah. Namun perjalanan Pansus Hak Angket tersebut terhenti dan tidak sampai pada tahapan sidang paripurna.

Setelah gagal pada tahun 2018, lembaga DPRD kembali membentuk Pansus Hak Angket pada awal tahun 2020 kemarin. Dan Pansus ini telah melahirkan usulan pemberhentian Walikota Pematangsiantar Hefriansyah melalui sidang paripurna yang digelar pada Jumat (28/2).

DPRD Harus Kawal Rekomendasi ke MA dan Mendagri

Terpisah, Pakar tata ruang dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung, Robert Tua Siregar PhD saat di wawancarai media ini terkait pandangannya mengenai keputusan DPRD Kota Pematangsiantar untuk memakzulkan Hefriansyah. Dia mengapresiasi DPRD kota Pematangsiantar yang telah komitmen dan kritis terhadap pembangunan kota Pematangsiantar ke yang lebih baik lagi.

“Kita mengapresiasi namun rekomendasi itukan tetap harus menunggu keputusan dari Mendagri. Setelah keluar keputusan dari Mendagri barulah walikota Hefriansyah dapat di makzulkan kalau memang keputusan dari Mendagri seperti itu berkat penyelidikan. Proses nya itukan dari MA baru turun ke Mendagri kalau memang Mendagri ok baru diparipurnakanlah kalau memang keputusan dari Mendagri untuk di Makzulkan,” ujarnya sembari menceritakan tahapannya.

Saat di singgung terkait Keputusan hak angket yang akan memakzulkan walikota, dia mengatakan kalau dari isinya poin-poin nya tidak bisa berkomentar. Akan tetapi prosesnya sudah terjadi jadi keputusan nya harus dikawal.

“Maksud saya di sini hak angket inikan terjadi karena ada yang dianggap salah. Masalah kebenarannyakan akan di uji lagi ke MA baru di lanjut ke Mendagri. Kalau menurut saya terjadinya hak angket inikan karena kurangnya komunikasi atau transporansi yang terjadi di sini,” ujarnya.

“Kalau harapan saya hak angket ini kan sudah final. Dalam hal ini DPRD harus kawallah itu ke MA dan Mendagri. Mereka juga harus menerima apapun keputusan dari MA dan Mendagri harus terima. Dalam intinyakan DPRD sudah memutuskan untuk memakzulkan walikota jadi ini harus di kawal,” harapnya. (mag-04)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close