HUT RI
Berita

Korupsi Kegiatan HUT ke-10 Pemkab Paluta: 2 Pejabat Kesbangpol Diadili

PALUTA, FaseBerita.ID – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) TA 2017 senilai Rp119.395.000 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/9/2019).

Keduanya masing-masing, Mahlil Rambe (58) selaku Kabag Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paluta dan Jutan Harahap (55), selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kesbangpol Paluta dimulai di PN Medan.

Kejadian itu terjadi pada 29 November 2017 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Jalan Lintas Gunung Tua-Padangsidimpuan KM 3,5 Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak.
Dimana telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp119.395.000.

Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana berlapis dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam dakwaan, kedua terdakwa disebutkan telah memanipulasi harga pembayaran dalam persiapan HUT ke-10 Kabupaten Paluta.

“Dengan cara terdakwa selaku Ketua Pelaksana telah membuatkan atau membantu membuatkan Laporan Penggunaan Dana Perayaan Ulang Tahun Paluta yang Ke-10 TA 2017 yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya yang dibayarkan kepada rekanannya,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Paluta Hindun Harahap SH MH.

Keduanya melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada beberapa rekanan, antara lain, yaitu Belanja Pakaian Batik Tradisional sesuai SPJ sebesar Rp68 juta yang dilaksanakan oleh UD Luthfi. Namun yang diterima oleh UD Luthfi hanya sebesar Rp6.800.000.

Selanjutnya, belanja sewa hiburan sesuai SPJ sebesar Rp150 juta yang dilaksanakan oleh Jepara Intertainmen Sound Sistem Aod Legting. Namun yang diterima oleh Jepara Intertaimen Sound Sistem Aod Legting dari saksi Susilawati hanya sebesar Rp75 juta.

Selanjutnya terdakwa Jutan Harahap mencairkan honorarium, antara lain, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebanyak 12 orang sebesar Rp6.300.000. sesuai SPJ.

“Namun yang diserahkan hanya Rp3 juta sebagai Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebanyak 35 orang sebesar Rp11.500.000 di antaranya petugas upacara, sesuai SPJ dibayarkan Rp11.500.000. Namun pada kenyataannya upacara tidak dilaksanakan,” ungkap Hindun.

Selanjutnya, Jutan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Paluta Tahun Anggaran 2017 dengan melampirkan bukti-bukti pembelian dari rekanan yang sebagian besar isinya adalah tidak benar.

Dimana perbuatannya dibantu oleh beberapa pegawai honorer Kantor Badan Kesbangpol Paluta yaitu saksi Muhammad Amin Lubis, Nur Hafizah, Jon Dan Yaser untuk pengetikan.

Dimana terdakwa Jutan menyerahkan lagi sisa dana Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Paluta Tahun 2017 kepada terdakwa Mahlil Rambe selaku Kepala Badan Kesbangpol sebesar Rp15 juta.

Saksi Leliasni Siregar selaku bendahara pengeluaran tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh terdakwa PPTK Jutan Harahap.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Kegiatan juga tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kelapangan apakah barangnya ada atau tidak, melainkan hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja.

Tidak dilakukannya verifikasi dan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai surat keputusan. Dikarenakan sejak awal terdakwa telah mengarahkan supaya bukti-bukti/dokumen-dokumen ditandatangani saja demi suksesnya acara peringatan HUT Kabupaten Paluta.

Berdasarkan uraian-uraian perbuatan tersebut diatas, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Paluta bahwa diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp119.395.000. (ais)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button