Berita

Konmas PA Minta KDT Layak dan Bersahabat dengan Anak

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Berbeda dengan situasi politik sebelum Presiden RI menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) menjadi kawasan wisata dunia, para elit politik berdiam diri dan membiarkan  pemerintahan Samosir yang dipimpin pasangan Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga berjalan terseok-seok membangun Samosir, karena minimnya Pendapatan Asli Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pajak bumi, bangunan dan  wisata.

“Dengan berkembang pesatnya Samosir sebagai destinasi wisata, bersamaan dengn itu pula banyak elit politik yang berada didalam dan diluar wilayah Pulau Samosir akhirnya berlomba-lomba mencalonkan dirinya menjadi calon pemimpin di Samosir yang lebih baik lagi dan mumpuni dengan janji-janji,” kata Arist Merdeka Sirait dalam siaran persnya, Kamis (22/11/2019), di Balige.

Namun, kata Arist, elite lupa dengan keberadaan dan kondisi anak-anak di Samosir. Fakta menunjukkan bahwa nasib anak di Samosir terlupakan dan terabaikan, padahal anak adalah masa depan dan dambaan keluarga dan generasi penerus bangsa serta masa depan Pulau Samosir yang harus dilindungi dan dihormati haknya agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik.

“Pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur yang berjalan saat ini di Samosir tidak sensitif dengan keberadaan dan kondisi anak. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk dilibatkan didalam setiap proses pembangunan. Padahal anak secara universal diakui  mempunyai hak partisipasi  untuk didengar pendapatnya,” jelas Arist.

Menurut dia, Setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai kawasan destinasi wisata ke 7 di dunia, telah mendorong pemerintah Kabupaten Samosir terus berbenah diri untuk menjadikan Samosir Nauli sebagai daerah wisata unggulan bertaraf Internasional, Sementara kasus-kasus pelanggaran hak anak di Samosir tidak menjadi perioritas utama dalam rencana pembangunan Pulau Samosir termasuk anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi, anak kurang gizi, termasuk anak terpapar dengan HIV/AID dan Anak Dalam situasi HIV, anak situasi korban narkoba serta pornografi dan porno aksi.

“Pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkeadilan belum menjadi prioritas dan pertimbangan utama pembangunan KDT, demikian pula pembangunan infrakstruktur yang dilakukan pemerintah juga belum mempersiapkan anak-anak sebagai sumberdaya  bekelanjutan bahkan masih jauh tertinggal dan terlupakan. Keberadaan anak di Pulau Samosir masih dianggap beban dan sumber masalah, Sementara kasus-kasus pelanggaran hak anak yang ada  di KDT membutuhkan komitmen bersama untuk bisa diatasi,” jelas Ketua Komnas PA.

Oleh Karena itu, jelas Sirait, Samosir harus menjadi Pulau orang Batak yang bersahabat  dan Layak bagi Anak, bebaskan anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan diskriminasi, Kepentingan terbaik anak dalam mempersiapkan KDT sebagai wisata dunia harus menjadi yang utama.

Pembangunan  KDT  harus sensitif terhadap hak-hak anak dan mempersiapkan mekanisme perlindungan anak daerah wisata yang konprehensif, dalam  menghadapi tantangan dan dampak negatif dari wisata dimasa depan seperti prostitusi  online anak dan peredaran narkoba.

“Untuk diketahui bahwa tingginya kasus-kasus pelanggaran dan  kejahatan terhadap anak di KDT karena kurangnya tanggungjawab, kepedulian dan partisipasi  masyarakat dalam memutus mata rantai pelanggaran terhadap anak, masyarakat selalu menganggap bahwa masalah anak adalah masalah domestic,” tegas arist. Lanjutnya, Gereja sebagai institusi keagamaan juga tak mampu menyuarakan suara kenabiahnya untuk melawan dan membebaskan anak-anak dari ketidakadilan, ancaman narkoba, pornografi dan kekerasan.

Gereja tenggelam dan asik dalam pembangunan fisik   sarana dan prasarana dan lupa pula  mempersiapkan jemaat  menghadapi dampak negatif pembangunan wisata dan  untuk dapat keluar dari kemiskinannya dan tantangan jaman.

“Harus diakui bahwa Gereja saat ini sedang asyiik dengan dirinya sendiri, dan penuh dengan acara-acara seremonial. Tidak punya gerakan transformasi sosial yang menyuarakan. untuk memastikan anak dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar dan dapat menikmati waktu luang dan budayanya sudah selayaknyalah kita bangun KDT berwawasan lingkungan yang berkeadilan, serta sensitif dengan persoalan-persoalan anak. Pembangunan KDT wajib hukumnya dan wajib  mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child),” tegasnya. (mis/ahu)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close