Berita

Konflik Warga Sihaporas dengan PT TPL: Polisi Tangkap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Polres Simalungun menangkap dan menahan Thomson Ambarita (35) dan Jonny Ambarita , warga Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Thomson dan Jonny ditangkap atas tuduhan melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) saat terjadi bentrokan akibat konflik lahan, Senin (16/9/2019) lalu.

Penahanan dilakukan ketika keduanya bersama warga Sihaporas lainnya, Risnan Ambarita dan tim penasehat dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) datang ke Polres Simalungun, Selasa (24/9/2019) sekira pukul 11.00 WIB.

Mereka datang guna memenuhi panggilan Polres Simalungun sebagai saksi atas laporan penganiayaan Mario Teguh Ambarita (3) dan pemukulan terhadap Thomson Ambarita, yang diduga dilakukan Bahara Sibuea selaku Humas PT TPL dengan STPL Nomor: STPL/84/IX/2019/SU/SIMAL.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Thomson selesai memberikan kesaksian dan telah menandatanganinya. Karena waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB, Ronal Syafriansyah selaku penasihat hukum memohon izin kepada juru periksa dan Kanit Reskrim untuk istirahat sejenak dalam pemeriksaan saksi atas nama Risnan Ambarita, guna makan siang.

Selanjutnya mereka makan siang. Saat itu, Jonny Ambarita masih dimintai keterangannya sebagai saksi di Unit Perempuan dan Anak (PPA). Sehingga Ronal bersama Thomson, Risnan, dan seorang warga lagi, Olen Ambarita makan siang terlebih dahulu.

Sekitar pukul 13.30 WIB, Thomson, Risnan, Olen, dan Ronal didatangi anggota Polres Simalungun di salah satu warung makan. Polisi yang datang itu langsung menangkap Thomson, Risnan, dan Olen. Lalu polisi mengecek surat penangkapan. Karena nama Risnan dan Olen tidak tercatat dalam surat tersebut, keduanya dilepaskan.

Sedangkan penangkapan Jonny dilakukan setelah ia selesai memberikan keterangan sebagai saksi atas penganiayaan yang dilakukan Bahara Sibuea.  Ia ditangkap sekitar pukul 13.45 WIB di halaman Polres Simalungun. Polisi baru menyerahkan surat perintah penangkapan setelah penasihat hukum menghadap Kanit Reskrim.

Thomson ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol: Sip Kap/148/IX/2019/Reskrim. Sementara Jonny dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol: Sip.Kap/150/IX/2019/Reskrim. Hingga kemarin sore, Thomson dan Jonny masih menjalani pemeriksaan di Polres Simalungun sebagai tersangka.

Dalam surat penangkapan Thomson disebutkan, ia diduga melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) subsider Pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Dugaan penganiayaan itu dilakukan 16 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Compartemen B578 areal perkebunan TPL, di Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Agustiawan SIK ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia menyebutkan, penangkapan tersebut atas laporan pihak PT TPL yang menjadi korban penganiayaan. Disebutkannya, penangkapan ini untuk kepentingan penyidikan dalam penanganan kasus tersebut.

“Ini juga masih dalam pengembangan,” ujarnya singkat.

Saat ditanya soal laporan warga terhadap pihak PT TPL, Agustiawan mengatakan laporan dari kedua belah pihak tetap ditindaklanjuti.

“Semua diproses. Soal bagaimana hasilnya, kita lihat nanti,” tukasnya.

Minta Polisi Profesional

Adanya penangkapan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita, mendapat respon dari masyarakat. Mangitua Ambarita selaku Wakil Ketua Umum Lembaga Adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas mengatakan, masyarakat tetap mengedepankan prosedur hukum.

“Jika memang masyarakat sudah ada yang diproses dan ditangkap, kita juga meminta agar polisi dapat secepatnya memroses laporan masyarakat yang juga menjadi korban penganiayaan. Artinya, kita minta polisi profesional dalam penanganan kasus ini,” katanya.

“Ini juga bagian dari resiko perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya,” tandasnya.

Terpisah, Humas PT TPL Norma Patty Hutajulu mengatakan, pihak PT TPL memberikan kepercayaan penuh kepada Polres Simalungun dalam menangani kasus tersebut.

“Kami percayakan penuh ke polisi. Seandainya laporan dari pihak masyarakat diproses, kita tetap terima,” ujarnya.

Terkait lahan yang diklaim warga, Norma mengatakan lahan yang digarap masyarakat tersebut masuk lahan konsesi PT TPL.

“Lahan itu kan milik negara yang diberikan izin kepada PT TPL untuk dikelola. Jadi PT TPL tidak bisa sembarangan memberikan lahan tersebut kepada masyarakat. Seandainya pemerintah membuat aturan agar lahan tersebut diberikan kepada masyarakat, maka kami akan menyerahkannya. Intinya, kami tetap menaati aturan yang ditetapkan pemerintah,” terangnya via telepon seluler. (pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button