Berita

Komisioner KPU Nonaktif Evi Novida Ginting: Putusan DKPP Cacat Hukum dan Terlalu Berlebihan

FaseBerita.ID – Komisioner KPU non aktif RI Evi Novida Ginting Manik akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan Putusan DKPP Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020. EVi akan menyampaikan alasan adanya kecacatan hukum dalam Putusan DKPP ini.

Hal tersebut disampaikan Evi Novida dalam konferensi pers yang dihadiri Komisioner KPU, Kamis (19/3/2020) di Kantor KPU menyikapi putusan DKPP Nomor 317. Selain memberhentikan Evi Novida, DKPP memberikan peringatan keras terakhir kepada ketua dan anggota KPU.

Dalam kesempatan itu, diumumkan juga untuk tugas-tugas Evi Novida Ginting Manik akan diambil alih oleh Divisi Teknis Hasyim Ashari.

Komisioner KPU juga menjelaskan bahwa KPU tidak ada memerintah, berinisiatif, mengubah hasil perolehan suara Pemilu khususnya di DPRD Kalbar, namun hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ada dua putusan berbeda yang dilaksanakan yakni putusan Bawslu dan MK. Pelaksanaan dua putusan tersebutlah yang dianggap DKPP sebagai pelanggaran.

Pengadu Sudah Mencabut Aduan

Evi Novida dalam penjelasannya menegaskan, bahwa dirinya dan KPU tidak mengubah hasil pemilihan umum, seperti yang diberitakan beberapa media. Namun hanya menjalankan putusan dari dua lembaga yang berbeda.

Sehubungan Putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, Evi menjelaskan Hendri Makaluasc sebagai Caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra, mengadukan mengenai perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009.

Hendri Makaluasc dan Bawaslu RI memiliki penafsiran yang berbeda dari penafsiran KPU RI, KPU Kalimantan Barat. Dalam Putusan ini, DKPP RI mengambil peran menentukan mana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang benar.

“Saya keberatan dengan Putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 itu. Sebab pengadu Hendri Makaluasc sudah mencabut Pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019. Pencabutan disampaikan Pengadu kepada Majelis DKPP secara langsung dalam sidang dengan menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” kata Evi Novida.

Menurut Evi, akibat dari pencabutan Pengaduan oleh Pengadu maka diartikan Pengadu sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan KPU Kalbar Nomor 47/PL,01.9-Kpt/Prov/IX/2019, yang dibuat atas dasar Berita Acara Rapat Pleno Tertutup tanggal 11 September 2019, yang didasarkan Surat KPU RI tanggal 10 September 2019 Nomor 1937/PY.01-SD/06/KPU/IX/2019.

DKPP hanya memiliki kewenangan (secara pasif) mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Pengadu. Artinya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif, bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik. Pencabutan Pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini.

“Pelaksanaan peradilan etik oleh DKPP tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara ini, sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.`

KPU RI, lanjut Evi, hanya menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasar norma konstitusi tersebut Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009 memiliki kekuatan hukum mengikat bagi KPU RI. Teradu VII dan KPU RI tidak berwenang menafsirkan Putusan MKRI tersebut dan hanya berwenang melaksanakan Putusan MKRI apa adanya.

“Putusan DKPP kepada saya, KPU RI dan KPU Kalbar terlalu berlebihan karena sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafsiran Putusan MK. Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 tidak melaksanakan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 yang mewajibkan Pleno pengambilan Keputusan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. Putusan DKPP ini hanya diambil oleh 4 (empat) anggota Majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan,” sebutnya. (rel)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button