Berita

Komisi II DPRD Siantar Desak PD PHJ Bayar Gaji Pegawai: Direktur Tak Mampu, Silahkan Mundur

SIANTAR, FaseBerita.ID – Komisi II DPRD Siantar mendesak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Horas Jaya (PHJ) agar membayar gaji karyawan PD PHJ yang tertunggak selama tujuh bulan sejak 2017 lalu.

Penegasan ini disampaikan Anggota Dewan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PD PHJ di Ruang Gabungan Komisi, Selasa (17/12).

Anggota Komisi II menindaklanjuti laporan pegawai PD PHJ yang mengalami tunggakan gaji selama tujuh bulan mulai tahun 2017. Dalam rapat itu turut hadir puluhan pegawai PD PHJ.

Pegawai PD PHJ Sotar Hutasoit mengatakan, pihaknya tetap menuntut gaji tujuh bulan yang tidak dibayarkan perusahaan. Ia mengatakan, para pegawai tidak ingin keluar dari PD PHJ Siantar. Seluruh pegawai yang tidak mendapatkan gaji atau sebanyak 311 pegawai menolak pembayaran hanya satu bulan dalam Desember 2019.

“Kalau kami secara pribadi sudah mencintai PD PHJ. Kami tidak mau mundur. Kami tegas menolak pembayaran satu bulan. Mulai 2017 sudah tujuh bulan nggak dibayar. Tapi 2019 ada tiga bulan gak dibayar,” ujarnya sembari mengatakan pegawai tamatan SMA mendapatkan gaji sebesar Rp1,8 juta dan tamatan S1 sebesar Rp2 juta.

Saat disinggung dengan pembayaran yang tersendat-sendat apakah tetap bekerja, Sotar mengatakan ,seluruh pegawai tetap masuk setiap hari. Para pegawai juga mengungkapkan adanya praktik suap dalam rekrutmen pegawai PD PHJ.

“Kami tetap bekerja walaupun gaji tertunggak karena sudah kewajiban dalam bekerja. Tetapi hak kami lah yang belum diberikan,” ujarnya.

Sementara Direktur Keuangan PD PHJ Toga Sihite mengungkapkan perusahaan milik Pemko Siantar sudah mengalami defisit. Ia mengatakan setiap bulan mengalami defisit ratusan juta. Toga mengharapkan para pegawai agar secara suka rela keluar dari PD PHJ.

“Kita saat ini mengalami defisit. Kami meminta para pegawai mengundurkan diri dengan cara sukarela. Ini untuk mengurangi defisit pembayaran atau pegeluaran pada beban gaji,” ujarnya.

Toga Sihite menambahkan, pendapatan PD PHJ masih dibantu dari tagihan piutang kepada pemilik kios yang tertunggak. Dari Rp4 miliar, PD PHJ hanya mampu menagih Rp1,6 miliar.

“Untuk tahun 2018 pendapatan dari piutang tidak tertagih. Untuk tahun 2019 ini mengurangi piutang. Ini sumber pendapatan. Itu yang bisa lancar tahun lalu. Masa kepemimpinan sebelumnya banyak tertagih. Kami optimis dengan sumber pendapatan akan mengurangi defisit. Sedang kita tagih hutang itu,” ujarnya.

Direktur SDM Imran Simanjuntak mengatakan praktik pungli pada rekrutmen pegawai terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya. Katanya, ia belum menjadi bagian direksi saat itu.

“Penerimaan pegawai tidak ada persyaratan. Di dalam ini semua banyak kepentingan. Pegawai perlu dievaluasi. Korban salah kebijakan,” katanya seraya mengatakan terakhir rekrutmen terjadi pada tahun 2015 dan 2016.

Saat disinggung tentang program baru apa yang dilakukan untuk menarik pendapatan selain dari sewa kios, parkir, dan toilet, Imran Simanjuntak tidak bisa menanggapinya.

“Coba ditanyalah ke Direktur Utama PD PHJ Bambang Wahyono,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II Fery Sinamo menilai Direksi PD PHJ tidak memiliki terobosan untuk membuat perusahaan beriorentasi bisnis itu maju, dan tidak membayar gaji pegawai yang tidak dibayar selama tujuh bulan. Fery Sinamo justru mengimbau agar Dirut PD PHJ mundur dari jabatan.

“Kalau bapak (Dirut) nggak mampu bayar gaji, lebih baik keluar (mengundurkan diri). Kalau nggak bisa diatasi PD PHJ selama tujuh bulan lebih baik keluar. Ini bagus Pasar Horas. Tapi program kerjanya yang tak ada. Perlu dievaluasi direksinya,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi II Alex Sitorus menilai jika Dirut PD PHJ Bambang tidak mampu mengelola perusahaan, ia diimbau untuk mundur dari jabatannya.

“Dirut tak boleh ngomong stres. Kalau stres lebih baik mundur. Hasil asesmen direksi juga perlu kami tahu biar ada bentuk transparansi ke publik,” pintanya.

Berbeda dengan Sekretaris Komisi II Netty Sianturi. Ia mengungkapkan banyak pegawai yang tidak memiliki beban kerja di PD PHJ. Bahkan, para pegawai lebih banyak bermain catur dan kartu.

“Jadi dimana tugas para direktur? Kenapa bisa sampai seperti ini. Pegawai banyak yang tidak bekerja. Direksi tidak punya program kerja. Pegawai lebih banyak bermain catur dan kartu,” ujarnya sembari mendesak direktur agar lebih bersinergi. (Mag-04)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close