Berita

Ketua HMI Siantar: Kita Siap Bantu DPRD Makzulkan Walikota

SIANTAR, FaseBerita.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Siantar memasang spanduk bentuk desakan kepada anggota DPRD agar lebih komitmen untuk menghubungkan hak interpelasi yang sekarang sudah naik menjadi hak angket yang pernah di ajukan HMI kepada DPRD tertanggal 12 Desember 2019.

Adapun spanduk tersebut berbunyi “Entah apa yang merasukimu” hingga bangunan mangkrak. Anggota DPRD yang tidak mau menjalankan interplasinya dalam fungsi pengawasan jangan jadi pecundang.”

Ketua DPC HMI Siantar Jhoni Arifin Tarigan, Senin (20/1) membenarkan kalau pemasangan spanduk itu sebagai bentuk protes kepada Walikota Siantar (Hefriansyah) yang telah banyak melakukan pelanggaran selama dirinya menjabat.

“Ini adalah bentuk protes kita kepada Walikota dan meminta kepada DPRD agar lebih berkomitmen lagi menggunakan hak angket. Jangan lama-lama dalam menanggapi keluhan masyarakat,” ujarnya.

Sampai saat ini yang telah diketahui sudah 25 orang anggota Dewan telah menandatangani persetujuan untuk hak angket. Jadi tinggal 5 orang lagi yang belum menandatangani.

“Jadi salah satu tujuan kita kan dalam spanduk itu menyindir kelima anggota dewan yang tidak ikut itu. Informasi yang kami dapat, salahsatunya adalah Ketua DPRD Timbul Lingga. Jadi ada apa dengan mereka berlima? Apa alasan mereka tidak menyetujui itu,” ujarnya sembari mengatakan pemerintah sudah sangat lamban menindaklanjuti laporan masyarakat.

Mereka berharap agar DPRD lebih berkomitmen.

“Adalah kejelasan yang pasti pelanggaran hukum yang pasti terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan walikota Pematangsiantar. Jangan nanti dari hak angket ini tidak jelas seperti yang pernah terjadi di tahun 2018 lalu yang DPRD tidak komitmen. Karena begitu banyak pelanggaran yang telah dilakukan Walikota sudah layak kalau dia itu dimakzulkan,” tutupnya sembari mengatakan siap mendukung DPRD kalau memang serius terkait hak angket itu.

Yang diketahui selama Hefriansyah menjabat, sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan seperti banyaknya bangunan yang mangkrak, pergantian pejabat sesuka hati, penonjoban pejabat, mempertahankan pejabat korupsi.

Bobroknya pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD Pasar Horas Jaya, penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1989, terbitnya Perwal Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar sehingga menjadi temuan BPK, dan penyelewengan pembangunan Tugu Sang Naualuh yang mangkrak. Poin ini telah ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Mangatas Silalahi.

Hari Ini DPRD Gelar Banmus

Usai mendapat tandatangan dari 25 anggota DPRD Siantar lewat pengajuan hak angket untuk Walikota, hari ini, Selasa (21/1), DPRD akan melakukan Banmus.

Ronald Tampubolon

Wakil Ketua DPRD Siantar Ronald Tampubolon mengatakan, hari ini, pihaknya akan mengeglar Banmus apakah disetujui atau tidak.

“Memang dari jumlah yang mengajukan hak angket, saya kira tidak ada halangan karena telah ada 25 orang anggota yang menandatangani untuk hak angket,” katanya.

Usai Banmus, terang politisi Hanura ini, direncanakan pada Rabu 22 Januari 2020 akan dilakukan paripurna surat masuk yang diserahkan kepada Ketua DPRD Timbul Lingga

“Rabunya kita akan lakukan paripurna dan surat masuknya kita sampaikan ke ketua. Setelah itu, Ketua DPRD mempertanyakan kepada forum kembali untuk pembentukan Pansus,” ungkapnya.

Untuk komposisi di Pansus nantinya akan diisi dari perwakilan seluruh fraksi.

“Untuk Pansus akan diusulkan per fraksi masing-masing, kita rencanakan diisi 9 orang. Dua orang dari Fraksi PDIP, dua dari Fraksi Golkar, satu dari Fraksi Hanura, satu dari Fraksi NasDem, satu dari Fraksi Demokrat, satu dari Fraksi Gerindra dan satu dari PAN. Masalah siapa orang-orangnya, itu akan kembali ke Fraksi masing-masing,” terang Ronald.

Ronald juga menceritakan sedikit tentang point-point yang disampaikan dalam hak angket, yakni banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar, dan gagalnya penetapan Perda P-APBD tahun 2018  adanya temuan BPK Perwakilan Sumut sebesar Rp46 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Hal ini terjadi karena adanya pergeseran yang seharusnya gaji, namun dibuat ke proyek,” pungkasnya. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close