Berita

Ketua DPRD Simalungun: Penggunaan Anggaran Covid-19 harus Transparan

FaseBerita.ID – Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengingatkan Bupati Simalungun JR Saragih supaya melaporkan realokasi dan refusing anggaran terkait penanganan Covid-19 serta rincian penggunaan penjabarannya.

Hal tersebut disampaikan Timbul Jaya Sibarani saat menggelar rapat Paripurna tentang penyampaian nota pengantar LKPJ APBD tahun 2019 di Gedung Paripurna DPRD, Pamatang Raya, Senin (4/5/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

“Saya ingatkan kepada Bupati, pertama, supaya melaporkan relokasi dan refusing anggaran terkait penanganan Covid-19 serta rincian penggunaan penjabarannya,” ujarnya.

“Kedua, supaya anggaran dipergunakan secara efektif dan efesien serta memperhitungkan jangka waktu masa penanganan Covid-19 ini,” sambungnya.

Usai rapat Paripurna, Timbul Jaya Sibarani saat diwawancari tampak agak kesal karena sampai saat ini, Bupati Simalungun belum melaporkan rincian dan penjabaran anggaran penanganan Covid-19 di Simalungun.

Parahnya lagi, anggaran yang telah direlokasi oleh Pemkab sebesar Rp117 miliar itu diduga sudah dipergunakan (habis pakai) tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRD Simalungun terkait perinciannya.

“Harusnya pada saat pelaksanaannya dilaporkan dulu kepada DPRD. Tetapi sebaliknya. Laporan perinciannya pun belum ada sampai sekarang. Itu yang kita minta bahkan sudah 4 kali kita surati,” ujarnya dengan kesal.

Menurut Timbul, idealnya, sebelum melakukan kegiatan sebaiknya melakukan konfrontasi/pembicaraan, supaya nanti ketika saat penyesuaian, tidak repot lagi dan sudah bisa dipahami.

“Artinya kalau sekarang dengan kebijakan Bupati belum tentu sesuai dengan pemahaman kami. Makanya idealnya dari sekarang ngomong bagaimana yang akan dibuat. Nah, ketika ada persoalan kan sudah clear,” terangnya.

Lebih jelas lagi, sambungnya, relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Simalungun sebesar Rp117 miliar berasal dari anggaran dari setiap dinas atau OPD yang telah dirasionalisasi.

Namun hanya sebatas angka rupiah yang dilaporkan oleh Pemkab kepada DPRD tanpa ada perincian dan penjabaran anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Yang dilaporkan hanya uang sebesar Rp117 miliar, tapi kan penggunaan uang itu kemana, tidak dijabarkan. Kalau menurutku, uang sebesar Rp117 miliar itu sudah bisa dimaksimalkan sampai dengan masa waktu penanganan tertentu, sampai Covid ini berakhir,” sebutnya.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, Timbul Jaya Sibarani juga akan meminta nama-nama penerima BLT hasil musyawarah Desa (Musdes) kepada Pemkab.

“Kita akan minta nama-nama penerima BLT, hasil musdes, kepada Pemkab, supaya kita tau berapa anggaran untuk Bansos, berapa penerima dan siapa aja yang menerima,” ucapnya.

Ketua DPRD Simalungun itu kemudian berpesan kepada masyarakat di saat ini era transparansi, semua bisa mengawasi, ketika ada memang hal-hal yang janggal dan tidak sesuai, dapat melaporkan kepada DPRD, petugas hukum bahkan Kementrian Sosial yang sudah membuka posko pengaduan.

“Harapan kita kepada seluruh petugas supaya memang betul-betul melakukan pendataan. Berikanlah bantuan ini kepada orang yang tepat dan perlu dibantu,” pungkasnya. (mag-05)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button