Berita

Kesulitan Dapat Data Dari Pemko, Panitia Hak Angket akan Minta Bantuan ke Polisi

FaseBerita.ID – Panitia hak Angket DPRD Kota Siantar mengaku kecewa terhadap Pemko Siantar yang tidak mau memberikan data yang diminta oleh panitai Hak Angket. Jika nantinya data yang diminta tidak kunjung diserahkan, maka Panitia Hak Angket akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

Hal ini disampaikan Ferry Sinamo selaku Wakil Ketua Panitia Hak Angket saat dihubungi media ini, Selasa (11/2). Ferry Sinamo bersama panitia lainnya, masih berada di Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait rencana Panitia Hak Angket DPRD untuk merekomendasian Hefriansyah dicopot dari jabatannya sebagai Walikota Pematangsiantar.

“Sampai saat ini informasi dari staf kami, bahwa data yang kami minta ke Pemko belum ada diserahkan. Data ini berkaitan bahan dan alat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Pematansiantar Hefriansyah,” terang politisi PDI-Perjuangan ini.

“Jika nantinya belum juga diberikan, maka kami akan meminta bantuan ke pihak kepolisian,” tegas Ferry Sinamo.

“Kitakan masih dalam pengumpulan data-data dengan pihak-pihak terkait. Untuk di luar pemerintah data yang kami butuhkan sudah ada. Misalnya dari yudikatif dan sudah masuk. Tapi sampai hari ini data yang kita minta ke Pemko Siantar belum juga diberikan. Di sinilah bentuk keprihatinan kita kepada pemerintah kota ini, kenapa mesti takut mereka memberikannya kalau mereka itu benar. Ada apa sebenarnya di balik ini? kan jadi tanda tanya besar buat kita,” ujarnya.

Ferry Sinamo menambahkan untuk pemanggilan kepada Walikota Pematangsiantar Herfiansyah belum dijadwalkan.

“Nantilah dijadwal kapan di lakukan pemanggilan kepada walikota. Setelah pulang dari Jakarta, langsung melakukan rapat, mengumpulkan semua data. Barulah dilakukan undangan pemanggilan kepada walikota,” ujarnya.

Untuk memuluskan rencana Panitia Hak Angket ini, Ferry Sinamo mengaku bahwa mereka harus menemui lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, KASN, BPK dan lembaga lainnya untuk melakukan konsultasi terkait tugas dan wewenang seorang kepala daerah.

“Walikota harus hati-hati menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena semua ada aturannya. Nah, kami memandang dan melihat Hefriansyah selaku Walikota Pematangsiantar tidak sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” jelas Ferry Sinamo.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPRD Kota Pematangsiantar sepakat memakzulkan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar. Alasannya, Hefriansyah diduga melakukan banyak pelanggaran dan menyimpang dari tugas dan wewenanngnya sebagai walikota.

Dalam rencana pemakzulan ini, maka DPRD harus terlebih dahulu membentuk Panitia Hak Angket yang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data terkait dugaan pelanggaran walikota.

Kemudian konsulitasi kepada lembaga terkait dan selanjutnya memanggil Walikota Siantar untuk dilakukan klarifikasi. (mag 04/pra)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close