Berita

Kelulusan CPNS TMS: BKD Tapteng Bantah Pernyataan Eliza, Ada Oknum Pegawai Minta Uang

TAPTENG, FaseBerita.ID – Pernyataan Eliza Imelda yang ikut tes CPNS tahun 2018 di Tapteng menjadi viral setelah tampil di salah satu siaran TV swasta nasional baru-baru ini. Saat itu ia menyatakan adanya oknum pegawai di BKD Tapanuli Tengah yang meminta sejumlah uang untuk memuluskan dirinya menjadi CPNS. Namun hal itu dibantah Kepala BKD Tapteng dan menyatakan hal itu tidak benar.

“Disini saya selaku Kepala BKD mengatakan tidak ada oknum BKD sama sekali yang meminta sesuai pernyataan Eliza. Silahkan Eliza membuktikan dengan benar pernyataannya,” ujar Kepala BKD Tapteng Yetty Sembiring saat menggelar konfrensi pers didampingi Kabag Humas dan Kadis Kominfo, Sabtu (9/11/2019) lalu.

Disinggung apa tindakan pihaknya apabila pernyataan Eliza tentang ada Oknum BKD Tapteng yang meminta sejumlah uang adalah benar, Yetty menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi. “Saya yakin itu tidak ada,” ucapnya.

Menanggapi itu, Kabag Humas Tapteng Darwin Pasaribu pun angkat bicara dan meyakini apa yang dinyatakan oleh Eliza tidak benar. “Saya yakinkan itu bohong, pernyataan Eliza itu. Kita berandai ya, kalau saudari Eliza bisa membuktikan itu, kita pun ikut untuk menegaskan bahwa dia harus diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Ya kalau bisa dibuktikannya dan kita nyatakan itu tidak ada,” kata Darwin.

Darwin juga menuturkan, apabila pernyataan Eliza tentang adanya Oknum BKD yang meminta uang tidaklah benar. Ia menegaskan bahwa Pemkab Tapteng pun akan melakukan upaya hukum karena nama baiknya telah dirugikan.

“Dan seandainya itu berita bohong, tentunya dalam hal ini Pemerintah Tapanuli Tengah merasa dirugikan, merasa nama baik Pemkab dirugikan. Dan kita juga akan malakukan upaya hukum terkait pernyataan bohong yang dikeluarkan saudari Eliza. Tentunya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara kita,” tegas Darwin.

Eliza Warga Padang

Selain pernyataan adanya Oknum BKD Tapteng yang meminta uang pada Eliza Imelda saat dirinya ditanyai disalah satu acara siaran TV Swasta Nasional baru-baru ini, pernyataan Eliza soal kependudukannya pun kini menjadi hangat diperbincangkan.

Pasalnya, sesuai pernyataan Eliza saat ditanyai dalam acara salah satu siaran TV swasta nasional itu baru-baru ini, Eliza mengaku sebagai warga Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Baca sebelumnya: Eliza Imelda Pelamar CPNS yang Lulus di Tapteng Viral

Namun, Kabag Humas Pemkab Tapteng Darwin Pasaribu menyatakan bahwa sesuai dengan berkas pelamaran CPNS Eliza Imelda yang turut melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP)-nya, Eliza bukanlah warga Barus.

“Di situ dia (Eliza,red) bilang warga barus, mana, dia warga Padang,” ujar Darwin kepada sejumlah awak media, Sabtu (9/11/2019).

Selain itu, Darwin juga memperlihatkan fotocopy KTP yang dilampirkan oleh Eliza dalam berkas lamarannya saat ikut pelamaran CPNS tahun 2018 lalu. “Ini fotocopy KTP-nya, bukan warga barus dia,” ucap Darwin yang mengaku sangat menyayangkan karena Eliza memberikan keterangan yang tidak benar.

Sementara dalam Fotocopy KTP yang dilampirkan Eliza Imelda itu, dinyatakan bahwa atas nama Eliza Imelda beralamat Desa/Kelurahan Belakang Tangis, Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Dinyatakan TMS oleh BKN

Sebelumnya Eliza Imelda, seorang pelamar CPNS yang lulus di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada tahun 2018 lalu, dinyatakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat Pemkab Tapteng melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan NIP Eliza kepada BKN.

Hal itu disampaikan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani melalui Kabag Humas Pemkab Tapteng Darwin Pasaribu setelah viralnya berita tentang keluhan Eliza Imelda disalah satu siaran TV swasta nasional, pada Kamis (7/11/2019) malam.

“Kami nyatakan di sini, yang menyatakan saudari Eliza Imelda TMS itu adalah BKN, itu pusat yang menentukan,” ujar Darwin kepada sejumlah awak media, Jumat (8/11/2019) di kantornya.

Darwin juga menuturkan, pihaknya mengetahui bahwa Eliza dinyatakan TMS karena ijazah terlampir tidak sesuai dengan formasi yang tidak dibutuhkan.

“Setelah diteliti terhadap berkas usulan penetapan NIP tersebut oleh Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, atas nama Eliza ternyata tidak memenuhi persyaratan (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS dikarenakan ijazah terlampir Sarjana Pendidikan Kristen, Jurusan Pendidikan Musik Gereja, sedangkan formasi dari Kemenpan RB bahwa kualifikasi pendidikan yang ditentukan adalah Sarjana Pendidikan Kesenian,” ucap Darwin.

Meski demikian, masih kata Darwin, sebab itulah pihaknya menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada 22 Maret 2019 dalam hal permohonan akomodir dan perubahan kualifikasi pendidikan pada rincian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Tapteng tahun 2018.

“Kita surati agar saudari Eliza diakomodir, karena kita juga sudah menerima surat dari Institut saudari Eliza lulus S 1, menyatakan bahwa Sarjana Kristen Jurusan Pendidikan Musik Gereja setara dengan Sarjana Pendidikan Kesenian, dan itu juga turut kita lampirkan pada surat permohonan akomodir yang kita kirimkan,” kata Darwin.

Dan pada tanggal 29 Maret 2019, lanjut Darwin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membalas surat dari Pemkab Tapteng, dan menolak permohonan yang diajukan.

“Isinya, menindak lanjuti surat saudara nomor 800/747/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal permohonan akomodir dan perubahan kualifikasi pendidikan formasi CPNS tahun 2018 jabatan Guru Seni Budaya Ahli Pertama, semula S1 Pendidikan Seni menjadi S1 Pendidikan Seni/S1 Pendidikan Kristen Jurusan Musik Gereja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami samaikan bahwa permohinan saudara tidak dapat dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penerimaan CPNS tahun 2018.,”ucap Darwin membacakan balasan surat permohonan akomodir yang diajukan Pemkab Tapteng.

Sehingga, lanjut Darwin, bila Pemkab Tapteng yang dituding menyatakan Eliza TMS, maka sangat tidak tepat, karena Pemkab Tapteng telah berjuang untuk membantu Eliza untuk tetap diakomodir dan mendapatkan NIP.

“Kita hanya memfasilitasi pelamaran CPNS dan penerima manfaat disini, kalo dalam mengambil keputusan kita tidak ada wewenang. Jadi kalo dikatakan kita yang membuat saudari Eliza TMS, itu sangat keliru. Kita sudah bantu sebisa kita agar diakomodir, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berkehendak lain,” katanya. (dh)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button