Berita

Kejari Siantar Bakal Panggil Mangapul sebagai Saksi

SIANTAR, FaseBerita.ID – Terkait adanya dugaan pungli 30 persen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kota Pematangsiantar, Kasat Intel Kejari Siantar BAS Faomasi Jaya Laiya mengatakan, pihaknya akan memanggil Mangapul Sitanggang sebagai saksi.

“Saya sudah baca berita itu. Menanggapi berita adanya pungli 30 persen tersebut, Kejari akan menindak lanjuti dan dalam tahap pengumpulan data,” ujarnya.

BAS juga meminta kepada Mangapul Sitanggang untuk membuat laporan tertulis ke Kejari kota Pematangsiantar. Dalam melakukan tindakan itu Kejari ada prosedurnya jadi tidak bisa asal-asalan.

“Memang kami tetap akan melakukan penindak lanjutan karena dia secara gamblang telah mengungkapkan adanya pungli 30 persen di dinas perijinan. Akan tetapi kan kita ada prosedurnya untuk menindak lanjuti,” ujarnya.

Mangapul Harus Bertanggungjawab

Sementara Robert Tua Siregar, selaku Ketua LPPM STIE Sultan Agung yang juga sebagai pengamat di kota Pematangsiantar saat diwawancarai media ini mengatakan, perihal mutasi 176 pejabat kota Pematangsiantar memang di atur Undang-undang. Akan tetapi walikota harus mengikuti sesuai prosedur jangan ada unsur politiknya.

“Mutasi, Rotasi dan Demosi merupakan hal yang lumrah dalam ASN, asalkan sesuai dengan aturan dari UU ASN. Sepanjang hal hal tersebut dilakukan dengan mekanisme yaitu untuk JPT dengan open biding dan asessmen. Jika memang untuk rotasi dapat dilakukan, namun untuk demosi atau non job harus melalui tahapan argumentasi atau pembinaan,” ujarnya.

Begitu juga untuk Jabatan Eselon 3. Namun jika kita siasati hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan, apa yang dilakukan semestinya harus memenuhi persyaratan sebelum melakukan tidakan mutasi, rotasi dan demosi, dan hal hal politis serta hal lain juga mungkin sangat mempengaruhi.

“Jadi walikota itu harus mempunyai komitmen, begitu juga dengan para ASN yang ada di kota Pematangsiantar. Kapan lagi Kota ini mendapatkan SDM yang punya komitmen? Jika masih tetap dengan pola dan cara-cara lama kota Pematangsiantar tidak akan bisa maju,” tegasnya.

Mantan Sekretaris Dinas PMPTSP Kota Pematangsiantar Mangapul yang secara gamblang mengungkapkan adanya pungli 30 persen di dinas PMPTSP untuk perjalan dinas dan lainnya, Robert secara tegas mengatakan Silahkan saja minta buktinya, dan hal ini tentu hal yang baik untuk Goodgovenance.

“Secara hukum tentu hal ini pihak aparat hukum yg bisa lebih mengetahuinya. Jadi, kalau benar apa yang di bilang mangapul. Dia harus beranilah mengadukan atau menjadi saksi di Kejari untuk mengusut tuntas soal kasus ini agar Siantar menjadi kota yang bersih akan korupsi,” ujarnya.

Walikota Siantar Herfiansyah saat dikonfirmasi mengenai pelantikan 176 orang pejabat Pemko Siantar mengatakan dia telah melakukan sesuai undang-undang.

“Saya sudah melakukan sesuai peraturan undang-undang KASN pasal 117 Tahun 2014, B 4577/KASN/2019. Jadi tidak ada yang salah saya buat,” ujarnya singkat. (Mag 04)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close