Berita

Kasus Ujaran Kebencian Pria Ini Divonis 9 Bulan

KISARAN, FaseBerita.ID – MYH, aktivis asal Kabupaten Batubara yang didakwa bersalah karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas ujaran kebencian yang disebar melalui group whatsapp (WA) ke Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Ardianto, akhirnya divonis selama 9 bulan penjara.

Pembacaan vonis terhadap terdakwa ini disampaikan Hakim Ketua Ulina Marbun di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Kamis (11/10) sore dalam agenda sidang pembacaan vonis di hadapan pengunjung sidang.

MYH disebut secara sah dan meyakinkan dengan sengaja atau dalam keadaan sadar melakukan penghinaan terhadap jabatan seseorang.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MYH dengan pidana penjara selama sembilan bulan,” ujar Ulina Marbun.

Dia divonis bersalah karena melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elekstronik dan sudah ditahan sejak 6 November 2018, yang sekarang tetap berada di dalam tahanan sesuai putusan pengadilan tersebut.

Usai mendengarkan putusan vonis, terdakwa tampak tak puas dengan keputusan hakim. Mengakhiri persidangannya, dia kemudian berteriak saat hendak dibawa petugas pengawal tahanan ke sel tahanan sementara di PN Kisaran.

“Hidup rakyat,” teriak terdakwa sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas.

Mendengar vonis itu, terdakwa yang dimintai pendapatnya oleh majelis hakim menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara.

“Kami pun pikir-pikir yang mulia,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) David.

Maswan Tamba, selaku penasehat hukum terdakwa kepada wartawan mengaku kecewa atas vonis yang diterima kliennya. Meski majelis hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa di bawah tuntutan jaksa.

“Kami kecewa dengan vonis hari ini. Dengan dijatuhinya hukuman ini berarti klien saya terbukti bersalah. Vonis ini menunjukkan bahwa saat ini melakukan kritik dianggap perbuatan salah. Pengadilan melalui majelis hakim hanya sebagai penyempurna kesalahan seseorang,” kata Maswan.

Apalagi menurutnya, kritikan yang dilakukan MYH terhadap sebuah jabatan tidak bisa dipidana sama sekali.

“Klien saya hanya melakukan upaya kritik terhadap seseorang pejabat yang ia nilai gagal dalam memimpin Polda Sumut,” pungkasnya. (Per)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button