Berita

Karyawan Dipecat Tanpa Pesangon: Tolong Pak Bupati, Jangan Biarkan Rakyat Dizolimi

FaseBerita.ID – Alex Kristian Sihotang, karyawan PT Samudera Perkasa Abadi (SPA) masih terus memperjuangkan nasib menuntut haknya berupa pesangon dari perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tersebut.

Hingga mediasi ketiga yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tapteng, Jumat (21/2) lalu, pihak Disnaker tetap tidak mampu meyakinkan dengan tegas pihak perusahaan untuk membayar kewajibannya sesuai Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

Bahkan tanpa solusi, Disnaker dengan mudahnya berencana akan melimpahkan kasus tersebut ke Disnaker Sumut.

“Karena pihak perusahaan tetap pada keputusannya, tidak bersedia membayar pesangon, maka kasus ini akan kami limpahkan ke Disnaker provinsi,” kata Asdin Sitompul, Kepala Seksi Perjanjian Kerja dan Jamsostek diamini oleh Kepala Disnaker Tapteng Parulian Sitompul yang turut hadir pada pertemuan tersebut.

Menanggapi pernyataan Disnaker tersebut, Parulian Sihotang yang merupakan keluarga Alex spontan berang. Dia menyayangkan sikap Disnaker Tapteng yang diduga lebih berpihak kepada perusahaan ketimbang kepada pekerja yang notabene merupakan warga Tapteng. Kecurigaan tersebut dijelaskan Parulian terlihat sejak awal pertemuan, dimana tidak ada ketegasan yang ditunjukkan Disnaker kepada pihak perusahaan atas pernyataannya yang tidak bersedia membayar pesangon.

“Sejak awal pertemuan sampai pertemuan ketiga hari ini, kami melihat tidak ada ketegasan Disnaker kepada pihak perusahaan. Buktinya, dalam surat yang dilayangkan oleh Disnaker Tapteng kepada pihak perusahaan, tidak ada penekanan sedikitpun yang mengharuskan perusahaan membayar kewajibannya sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Ini Undang-undang dan Pemkab Tapteng sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat harusnya menekankan perusahaan untuk mematuhi isi undang-undang ini. Bukan malah langsung pasrah dan menyerahkan kasus ini ke Disnaker Provinsi,” ketus Parulian.

Sikap Disnaker yang dinilai lemah pada pengusaha, diduga akan berdampak pada image buruk masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan berasumsi, Pemkab Tapteng tidak sayang terhadap warganya.

“Jangan salahkan masyarakat menilai seperti itu. Buktinya jelas telah diperlihatkan oleh Disnaker ini. Tanpa solusi, mereka mau melimpahkan permasalahan warganya ke Pemprov Sumut. Mereka berterima saja dengan penolakan PT SPA yang tidak mau bayar pesangon. Ada apa dengan Disnaker ini, kenapa mereka tidak gunakan hak dan kekuatannya sebagai pemerintah. Ini yang kami curigai,” tukasnya.

Meski demikian, Parulian berjanji akan berusaha mencari keadilan dengan mengadukan nasib saudaranya ke Bupati Tapteng. Dia yakin, Bupati tidak akan membiarkan rakyatnya dizolimi oleh pihak perusahaan.

“Saya akan mencoba mengadukan nasib kami kepada Pak Bupati. Apa tanggapannya melihat rakyatnya dizolimi, di-PHK tanpa pesangon. Tolong Pak Bupati, jangan biarkan rakyat dizolimi,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan perwakilan karyawan tersebut, Kadisnaker Tapteng dengan mudahnya mempersilahkan mereka untuk melapor kepada bupati. “Silahkan saja lapor ke Bupati, tidak masalah,” kata Parulian Sitompul.

Kesimpulan dari pertemuan ketiga tersebut memastikan pihak PT SPA tetap tidak bersedia membayar kewajibannya. Dan pihak Disnaker akan melimpahkan kasus tersebut ke Disnaker Sumut.

Amatan, selain Kadisnaker Tapteng, Parulian Sitompul dan Asdin Sitompul, jug hadir pada pertemuan terakhir tersebut Kabid Hubungan Industrial Jamsostek, Nasaruddin Pulungan, Kepala Personalia Godfried Sirait dan Humas PT SPA. (ts)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close