Berita

Kapolres Siantar AKBP Budi Saragih: Laporan Mangapul Bisa Jadi Temuan BPK

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kapolres Siantar AKBP Budi Pardamean Saragih angkat bicara terkait pernyataan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mangapul Sitanggang yang buka suara tentang dugaan praktik pungli di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Siantar.

Pernyataan Mangapul Sitanggang itu sudah mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, bahkan ASN di Kota Siantar.

Untuk memperjelas pernyataan tersebut, Kapolres selaku penegak hukum menyikapinya dengan positif.

Ditemui, Kamis (9/1) di depan ruang Satuan Narkotika Polres Siantar, Kapolres meminta agar yang bersangkutan (Mangapul Sitanggang), segera membuat laporan ke pihak (Polres Siantar) apa bila pernyataan tersebut benar.

“Jika benar ada pungli, laporkan saja ke kita, biar kita lidik dan kita pelajari. Sekaligus kita sesuaikan bukti-bukti yang ada. Bagian Satreskrim lah nanti yang akan mengusut tuntas di lapangkan,” ujar Kapolres.

“Kalau tidak dilaporkan, bagaimana kita tindak. Lagian kasus seperti ini bisa dua kemungkinan. Bisa pungli dan tidak pungli. Mungkin saja menurut si dia (Mangapul Sitanggang) itu pungli. Namun setelah kita selidiki dan kita pelajari bisa saja itu tidak,” tambahnya sambil tersenyum kecil.

Saat ditanya apakah Polres Siantar berencana memanggil Mangapul Sitanggang terkait pengakuan tersebut, AKBP Budi Pardamean Saragih belum bisa memastikannya. Namun, hal itu bisa saja terjadi.

“Ia kita nanti mencoba meminta keterangan yang bersangkutan (Mangapul Sitanggang). Karena pernyataan tersebut bisa saja menjadi temuan BPK. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut,” sebutnya.

Sebelumnya, pasca dinonjobkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Pematangsiantar, Mangapul Sitanggang angkat bicara tentang dugaan praktik pungli yang terjadi di dinas tersebut. Pungli tersebut diambil dari biaya perjalanan dinas PNS sebesar 30 persen .

Menurut Mangapul, praktik pungli ini sudah berjalan selama tiga tahun terakhir, yang diduga melibatkan Kadis PMPTSP AS dan Bendahara Agus Suvriano.

Dimana setiap PNS yang melakukan perjalanan dinas mendapat uang saku sebesar Rp1 juta per hari. Lalu ditambah dengan uang transportasi dan makan.

“Setelah kita pulang, kita bayar sama Kadis (AS, red) sebesar 30 persen. Jadi yang mengutip itu bendahara atas suruhan Kadis,” beber Mangapul Sitanggang kepada wartawan, Selasa (7/1/2020). (mag04/fe)

 



Pascasarjana

Unefa
Back to top button