Berita

Kapolres Asahan Janji Tindak Tambang Ilegal di Desa Silomlom

Kades Silomlom Bantah Terlibat Kegiatan Merusak Alam

FaseBerita.ID – Kapolres Asahan berjanji akan mengusut dugaan maraknya kegiatan tambang tanah urug  diduga Ilegal yang beroperasi selama sekira dua bulan terakhir di Desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

“Terima kasih, nanti kita akan cek kegiatan (tambang) yang diduga Ilegal itu,” demikian dikatakannya saat menjawab pertanyaan media, Selasa (31/3).

Sekira seratusan truk pengangkut tanah timbun itu hilir mudik di samping rumah kades  dan anehnya kedes terkesan mendukung kegiatan itu sebab saat ditemui awak media tak ada keinginannya melaporkan pengerusakan alam dengan mengkorek tanah berbukit di belakang rumahnya.

”Tak tau menau aku ada  izin atau tidak, yang jelas pihak penambang belum menunjukkan izin operasionalnya ke kantor desa. Nanti saya bicarakan konfirmasi abang kepada pemilik usaha. Pemilik galian orang berduit di Wilayah Kota Tanjung Balai,” kata Indra Nasution selaku kades saat menjawab awak media.

Informasi dihimpun hasil kegiatan tambang ilegal itu dijual kepada rekanan proyek di kawasan Tanjung Balai.
Saat ditemui di lokasi tambang, sejumlah pekerja dan pengawas mengaku tanah itu dibawa ke Tanjung Balai.

Sedangkan pemilik alat beratnya bernama Akmal. Sementara itu Akmal saat dikonfirmasi awak media menyebutkan kades yang mengatur situasi ini semua baik mengatur wartawan, kata Akamal melalui selularnya.

Akibat galian tersebut, sejumlah ruas jalan yang dihotmix menggunakan APBD Asahan berbiaya ratusan milyar yang menghubungkan sejumlah desa dan kecamatan menjadi rusak dan berabu akibat lalu lalang truk tanah yang melebihi tonase.

Informasi yang dihimpun kegiatan tambang yang diduga Ilegal kerab terjadi di Desa Silomlom warga meminta pihak kepolisian tegas menindak pengerusakan alam di Asahan agar bencana alam tidak terjadi akibat pengerusakan alam. Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mengaku belum menerima laporan adanya kegiatan tambang di Desa Silomlom.

“Buat aja laporannya secara resmi bang baru bisa kita tindak lanjuti aduan masyarakat. Kita tak bisa bergerak ke lokasi galian jika tak ada laporan resmi. Laporan secara lisan tidak berlaku,” kata Sekretaris DLH Asahan saat ditemui di ruangannya. (cr1/rah)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button