Berita

Kami akan Menggugat: Ketua DPD dan LBH Perindo Sesalkan Pelantikan Mandapot Batal

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Hari ini, Senin (28/10/2019) DPRD Kota Sibolga akan menggelar sidang paripurna istimewa. Agendanya, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024.

Meski demikian, salah seorang calon wakil ketua yang sudah direkomendasikan Partai Perindo, yakni Mandapot Pasaribu, dikabarkan batal diambil sumpahnya.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Sibolga Maykel Fuater didampingi Parlaungan Silalahi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Sibolga-Tapteng, menegaskan bahwa pihaknya sangat menyesalkan informasi batalnya Mandapot Pasaribu diambil sumpah bersama unsur pimpinan yang lain. Karena secara administrasi, Mandapot Pasaribu telah direkomendasi Partai Perindo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga.

“Kalau Mandapot Pasaribu tidak jadi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Sibolga, maka Partai Perindo akan menggugat. Karena ini merupakan tindakan melawan hukum,” tegas Parlaungan Silalahi, kepada wartawan di Sibolga, Jumat (25/10/2019) malam.

Dikatakan, prosedur administrasi untuk diangkat atau dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Sibolga, harus ada rekomendasi dari DPW dan DPP. Kemudian, wali kota merekomendasi juga secara pemerintahan.

“Lalu, kenapa cuma dua orang yang diusulkan ke Gubernur Sumut melalui Biro Otonomi Daerah (Otda)? Itu tidak bisa dihalangi siapapun, wajib hukumnya,” katanya.

Dia menambahkan, apabila pelantikan masih tetap terlaksana, maka Perindo akan mengambil langkah hukum, karena sesuai proses administrasi ini sudah terpenuhi, rekomendasi telah dikirim.

“Lalu, di mana kesalahannya? Kok dilecehkan ini Perindo. Sudah jelas surat rekomendasi terhadap Mandapot Pasaribu itu ditandatangani ketua dan sekretaris, mulai dari pusat (DPP) sampai daerah (DPW),” ketus Parlaungan.

Menurut Parlaungan, dalam kasus ini telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dan itu bukan kesalahan administrasi. Patut diduga, ada kepentingan oknum tertentu demi kepentingan pribadi.

“Akibat perbuatan ini, Partai Perindo telah dirugikan. Kami keberatan dan akan menempuh upaya hukum. Kita akan diskusi, siapa yang akan kita gugat, mungkin ada tiga instansi yang menjadi pihak tergugat,” katanya.

Parlaungan Silalahi menjelaskan, pihaknya akan bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sibolga agar berkenan menunda proses pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sibolga yang dijadwalkan hari ini. “Kami rasa, bapak itu (Ketua PN Sibolga) sangat mengerti dan paham dengan masalah ini. Harus kita pisahkan antara politik dan hukum, di mana administrasinya ini yang salah, tolong tunjukkan,” ujar Parlaungan.

Tak Ada Surat Pemberitahuan ke Perindo

Pada kesempatan yang sama, Maykel Fuater menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada DPP Partai Perindo dan juga Ketua Umum LBH Partai Perindo Ricky K Margono.

“Pada waktu memberikan berkas, kami sudah memberitahu. Pertama diserahkan surat dari DPW asli stempel basah. Kemudian, ada permintaan dari unsur pimpinan DPRD, katanya harus ada SK DPP, itupun sudah kita penuhi. Kita juga sampaikan kalau ada kekurangan, kabari ke kami,” tuturnya.

Tetapi, sampai sekarang tidak ada kabar. Pihaknya pun baru mengetahui pada Jumat (25/10/2019), bahwa ada rencana pelantikan pimpinan DPRD Sibolga yang akan dilangsungkan pada Senin (28/10/2019), tetapi Mandapot Pasaribu dari Partai Perindo tidak ikut dilantik.

“Kalau seandainya ada dibilang, scan tanda tangan itu ada keberatan, harusnya dikonfirmasi ke partai kami. Karena yang mengeluarkan itu partai kami, bukan partai lain, bukan pula ke orang lain. Lantas, kenapa konfirmasinya ke Ketua Sementara DPRD, itu yang kita bingung sebetulnya,” sebut Maykel.

Dia menambahkan, terkait hal itu, pihaknya sudah tanya ke Sekretariat DPRD (Setwan), bahwa surat yang dari Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Sibolga tentang scan tanda tangan itu diberikan kepada Ketua Sementara DPRD. “Sayangnya, sama kami surat itu tidak ada. Kami yang menyerahkan, seharusnya kalau ada kekurangan ya diberitahukan ke kami, bukan ke orang lain. Kami menilai ada upaya menghalang-halangi. Sebab dari awal, kita duluan yang kasih (rekomendasi),” ujar Maykel.

Sementara Sekretaris DPRD Sibolga Richard Pangaribuan ketika dikonfirmasi menyatakan tidak bisa berkomentar terkait hal itu, karena pihaknya hanya bertugas memfasilitasi DPRD Sibolga. “Mohon maaf, tugas kami hanya memfasilitasi DPRD Sibolga. Itu saja,” singkat Richard.

Sebelumnya diberitakan, Calon Wakil Ketua DPRD Sibolga dari Partai Perindo Mandapot Pasaribu yang sudah direkomendasikan partai, bakal batal dilantik sesuai jadwal yang diagendakan pada Senin (28/10). Padahal sesuai hasil Pileg 2019, Partai Perindo berhak menduduki jabatan wakil ketua karena mendapat 3 kursi di DRPD atau pemenang ketiga.

Hal itu sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sibolga, Jumat (25/10/2019), dalam ruang rapat gedung DPRD Sibolga. “Hal ini sesuai dengan SK Gubsu dengan nomor surat, 1884/464/kpts/2019 tentang pengangkatan pimpinan DPRD Sibolga jabatan 2019-2024 atas nama Ahmad Syukri Nazry Penarik dan Jamil Zeb Tumory SH MAP,” jelas Jamil Zeb Tumory SH kepada wartawan jumat (25/10) di ruang rapat DPRD Sibolga.

Dikatakan, pembatalan sementara pelantikan Mandapot Pasaribu selaku kader yang ditunjuk Perindo menjadi unsur pimpinan DPRD Sibolga yang definitif, karena ada kekurangan berkas. Namun, Jamil tidak menyebutkan kekurangan surat dan berkas Mandapot, sebab dirinya mengaku tidak melihat surat dari Gubernur Sumut tersebut.

“Dalam prosedur administrasi persidangan Kota Sibolga, ada rapat sebelumnya meminta untuk dilengkapi semua dokumen-dokumen yang ada, sehingga bisa diajukan ke pemerintah kota melalui Tapem (Tata Pemerintahan). Selanjutnya Tapem mengajukan ke Gubernur Sumut. Dalam Prosedurnya kami dengar, ada pemulangan berkas dari gubernur yang nanti dijawab langsung oleh ketua apa alasannya, karena surat itu belum saya lihat apa kekurangannya,” jelas dia.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, berkas Perindo dapat dilengkapi kembali sehingga pelantikannya bisa dilakukan menyusul. “Berkas awalnya serentak, tapi ada kekurangan. Maka disuratilah saudara Mandapot melalui partainya apa kekurangan itu. Kekurangan itu silahkan dilengkapi, nanti diusulkan kembali. Kan gak mungkin kita menunggu yang lain,” jelasnya.

Ditanya soal surat rekomendasi mana yang tidak lengkap sesuai aturan, Jamil masih tetap berkilah jika surat keputusan Gubsu tersebut belum dilihatnya. “Ya, mungkin saja SK dari DPW-nya atau dari pusat, mungkin saja. Belum ada yang pastinya (surat yang kurang). Tidak tahu kita surat apa, yang jelas, kita sudah beritahu untuk dilengkapi kekurangannya. Pada persidangan yang lewat, mereka juga sudah diingatkan. Sementara itu surat, hasil scaning,” sahutnya.

Disinggung kenapa tidak segera diberitahu ke Perindo soal kekurangan berkas tersebut, Jamil mengakui bahwa surat keputusan tersebut baru diterimanya pada hari Kamis (24/10/2019). “Suratnya baru sampai seiring dengan SK, surat itu semalam diterima,” jawabnya.

Anggota DPRD Sibolga yang namanya diusulkan menjadi wakil ketua, Mandapot Pasaribu kepada wartawan menyampaikan bahwa pihaknya sudah melengkapi berkas-berkas yang akan diusulkan ke gubernur melalui sekwan.

“Proses pelantikan pimpinan dewan diajukan bersama-sama dan jika memang ada kekurangan berkas dari kami, sudah terlebih dahulu untuk memohon agar segera diberitahukan pada kami. Namun katanya hasil penelusuran mereka ada berkas yang kurang, sehingga berkas itu dikembalikan lagi kepada DPRD Sibolga,” jelas mandapot.

Menurut dia, jika memang ada kekurangan berkas, pihaknya bersedia melengkapi. Namun justru berkas tersebut dikembalikan, sementara yang dua lagi langsung didisposisi ke Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan berkas dari Partai Perindo dikembalikan dan tidak diusulkan.

“Jadi tidak benar berkas Partai Perindo dibawa ke gubernur. Yang jelas dikembalikan dari Tapem ke DPRD Sibolga. Dan sesuai aturan, seharusnya kekurangan berkas itu bisa diperbaiki agar pengajuan ke gubernur dapat dilakukan bersama-sama. Mungkin karena tidak seirama berkas dari kami tidak diusulkan ke gubernur,” jelasnya.(mis)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button