Berita

Kajari Undang Puluhan Kasek Terkait Demo Pelajar

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tanjungbalai menggelar Jum’at Teras Bincang-bincang (JUBIR). Kegiatan tersebut adalah wadah menerima aspirasi dari puluhan kepala sekolah terhadap dunia pelajar di Kota Tanjungbalai terhadap segala permasalahan hukum menurut tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

Acara yang digelar Jumat (4/10/2019) dipimpin langsung oleh Kasi Intel Antonius Bangun Silitonga dan dihadiri dengar pendapat dari Kasi SMK B Sinaga Hilaluddin Nasution, Kasubag Muhtar Marbun dan beberapa kepala sekolah.

Dialog mengangkat sekelumit permasalahan nasional yang juga terjadi di Tanjungbalai mengenai keikut sertaan sejumlah pelajar dalam aksi unjuk rasa kemarin mengenai tolak RKUHP/RUU dan tolak tindakan refresif aparat kepolisian yang terjadi di Indonesia dalam aksi demo dibeberapa wilayah di Indonesia maupun Sumatera Utara tersebut serta mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya utamanya masalah.

Kasi Intel Antonius Bangun Silitonga SH dalam sambutan awalnya mengatakan Jum’at Bincang Bincang hari ini mengangkat thema seputar dunia pendidikan dan pelajar yang ikut demo di Kota Tanjungbalai.

“Secara nasional kalangan pelajar ikut melakukan unjuk rasa, padahal mereka sendiri tidak mengerti apa maksud atau tujuan demonstrasi tersebut,” ucap Silitonga

Menurutnya,terhadap masalah ini, kita perlu berdiskusi dan menggali akar persoalan mengapa para pelajar tersebut ikut-ikutan demo, sekaligus mencarikan solusi terbaik agar hal serupa tidak terjadi kedepannya.

Sedangkan, pendapat dari Kasi SMK Pendidikan Tanjungbalai B Sinaga mengatakan, dalam Kurikulum 13 (K13) setidaknya ada tiga point penting yang harus ditamkan bagi peserta didik, yakni karakter, atitut, dan komunikasi.

Akan tetapi, ada suatu hal yang menjadi persoalan dimana Indonesia secara total mengadopsi sistim pendidikan Polandia yakni “Bahagia lahir dan Bathin” yang menyebabkan kalangan pelajar seakan bebas melakukan apa yang mereka inginkan.

“Untuk menamkan karakter bagi pelajar, program nasional tahun 2020-2021 akan dilakukan pendidikan ketarunaan, salah satunya mencakup pengetahuan tentang hukum,” ujar B Sinaga.

Menyikapi itu juga menurut Ketua PWI Kota Tanjungbalai, Yan Aswika Marpaung, ikutnya pelajar melakukan demonstrasi akibat pengaruh tekhnologi yaitu handphone pintar yang bisa membuat siapapun bisa mengetahui apa yang sedang terjadi diluar sana.

Selain itu, walaupun Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dijamin Undang-Undang Nomor 9/1998, akan tetapi minimnya pengetahuan tentang hukum menjadi salah satu penyebab pelajar ikut demo.

“Selain akibat pengruh tekhnologi, tersirat bahwa kelakuan pelajar di Tanjungbalai yang ikut ikutan demo karena minimnya pengetahuan tentang hukum,” ujarnya.

Yan Aswika menyarankan, agar kedepannya pelajar SMA sederajat diberikan pengetahuan tentang hukum dan dampak dari perbuatan melawan hukum dengan melibatkan institusi negara, salah satunya pihak Kejaksaan.

Pandangan serupa juga diaminkan Kepala SMAN 1 Tanjungbalai Dedy Ansari dan Kepala SMAN 2 Mula Simanjuntak menyambut hal itu. Dedy Ansari dan Mula Simanjuntak, menyerukan bahwa pelajar yang ikut demo tidak lain akibat terpengaruh dengan keadaan yang dilihat dari handphone pintar meskipun pelajar itu sendiri tidak memahami maksud dan tujuan mereka melakukan demo.

Sesuai catatan, diskusi tersebut menyimpulkan bahwa kedepannya Kejari TBA akan lebih meningkatkan intensitas program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan tujuan agar pelajar lebih memahami perundang-undangan serta akibat dari melawan hukum. (ck04/rah)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button