Berita

Kadisdik Tapteng Dilapor ke Kejatisu Dugaan Mark Up Anggaran

FaseBerita.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sehat Munthe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jefri N Simanjuntak, resmi dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Dalam surat laporan bernomor 020/LIPPAN-SU/WIL.SBG-TT/Lap/III/2019, itu Sehat diduga telah menyalahgunakan wewenang pada kegiatan pengadaan mobiler sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang di-plot pada APBD Tapteng tahun anggaran 2018.

Dalam surat laporan itu juga disebutkan, kedua ASN yang bertugas di Pemkab Tapteng ini dilaporkan terkait dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa 97 paket mobiler untuk 62 sekolah yang ada di Tapteng. Diduga proses pengadaan barang dan jasa mengarah ke ranah KKN, mark-up dan unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya.

Ketua LSM LIPPAN Tapanuli Tengah Mangudut Hutagalung, Selasa (26/3) mengakui adanya laporan dari pihaknya. “Sudah, sudah kita sampaikan ke Kejati Sumatera Utara pada 15 Maret 2019 yang lalu,” ujar Mangudut.

Baca: 7 ASN Pemko Sibolga Dipecat

Ditegaskan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Sehat Munthe dan Jefri N Simanjuntak dinilai telah melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 mengenai pengendalian dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Disamping telah menyalahgunaan wewenang dan pengkangkangan terhadap undang-undang, pihaknya juga menemukan banyak kejanggagalan pengadaan mobiler yang dilaksanakan CV MC, termasuk kualitas barang yang sangat diragukan.

Masih kata Mangudut, dugaan mark-up pengadaan mobiler yang mereka laporkan ke Kejatisu bukanlah tanpa alasan. Sebab hal itu berdasarkan hasil temuan tim investigasi di beberapa sekolah penerima mobiler, dimana ditemukan adanya mark-up harga.

Disinyalir telah terjadi penggelembungan harga per setiap paket kegiatan yang bernilai sebesar Rp45.800.000. Hasil survei harga terkini, mobiler dalam satu paket (meja siswa 36, kursi siswa 72, papan tulis 2, meja guru 2, kursi guru 2) hanya berkisar Rp23.500.000. “Dari hasil investigasi awal, kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan ini mencapai Rp2 miliar lebih,” jelasnya.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial, terhadap pengadaan barang dan jasa, KPA dan PPK dinilai telah melakukan penyimpangan prosedur. Ada dugaan KPA dan PPK telah memanfaatkan wewenangnya dengan sebuah keputusan yang terkesan janggal dan abal- abal.

“Kita berharap agar pihak berwenang segera menindaklanjuti pengaduan yang telah kita sampaikan,” pungkas Mangudut yang berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga selesai. (ztm)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button