Berita

Kadis PUPR Siantar Ngaku Tak Tahu Ada Proyek Rehabilitasi Jalan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kepala Dinas PUPR Siantar mengaku belum mengetahui proyek rehabilitasi jalan dan jembatan Dinas PUPR Siantar yang dinilai meresahkan masyarakat.

Kadis PUPR Siantar Renward Simanjuntak berdalih dia masih baru menjabat dan baru dilantik.

“Saya belum di PUPR mungkin proyek itu jalan. Kalau ada fotonya kirim sama saya melalui WA. Kalau masih ada plang proyek biar saya cari tahu tim pronya siapa. Saya kan baru 6 Januari 2020 bergabung. Kalau itu proyek 2019, bagaimana saya menanggapinya. Kalau boleh, kasih infonya biar saya cari tahu siapa tim pronya. Baru bisa kita tanggapi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi jalan dan jembatan Dinas PUPR Siantar yang dikerjakan CV Mas Ayu Bona Tunas Lumban Gaol di Kelurahan Naga Huta, Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar hingga saat ini tak kunjung selesai.

Alhasil, proyek pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, tembok penahan serta saluran irigasi yang menggunakan anggaran APBD senilai Rp794.355.600 TA 2019 kini disulap warga jadi tempat pembuangan sampah.

Bahkan saat ini, di kanan penyangga jembatan, ada menganga lubang cukup besar, yang merupakan bekas galian proyek.

Ketua Komisi III DPRD Siantar Denny Torang Siahaan saat dikonfirmasi terkait proyek asal jadi di Jalan Nagahuta, Kecamatan Sitalasari tersebut mengatakan, pihak pemborong harusnya bertanggungjawab.

“Kita akan mengimbau kepada Dinas PUPR agar segera menindak lanjutinya dan memanggil kontraktornya meminta pertanggungjawaban mereka. Kita akan melakukan survey kembali proyek-proyek yang baru selesai. BPK lah yang berhak menegur dan memberikan dendanya nanti. Kalau kita sifatnya hanya menganjurkan kepada PUPR agar menindaklanjutinya,” ujarnya.

Terpisah, Daulat Sihombing selaku pengamat di kota Pematangsiantar mengatakan kalau PUPR harus bertanggungjawab dan menindak lanjuti masalah itu.

“Dia selaku Kepala Dinas harus tegas dan bertanggung jawab. Dia menduduki jabatan selaku kepala Dinas di PUPR bukan secara pribadi. Informasi-informasi proyek terkait PUPR kan bersifat konsumsi publik tidak ada sesuatu yang luar biasa ditutupi. Apalagi lempar tanggung jawab,” ujarnya sembari mengatakan kalau seperti itu contoh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Dengan banyaknya mangkrak proyek-proyek di kota Pematangsiantar, Daulat Sihombing mengatakan kalau ada plening perencanaan dari bawah hasil Musrenbang semua publik harus tahu jangan ada proyek tiba-tiba muncul dan dialihkan.

“Menurut saya seharusnya transparanlah kepada publik. Agar publik tahu dan dapat berpartisipasi. Itu salah satu keharusan bagi pejabat pemerintah untuk memberikan informasi-informasi yang terbuka terhadap kepentingan publik. Hasil Musrenbang itu setidaknya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek itu bersifat kontraproduktif, tapi justru mendukung produktivitas masyarakat dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (Mag 04)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close