Berita

Kader PKS Usul Ganja jadi Komoditas Ekspor

FaseBerita.ID – Anggota Komisi VI DPR, Rafli mengusulkan supaya ganja menjadi komoditas ekspor ke negara-negara lain.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan ingin mempelajari dulu alasan dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

“Saya belum mempelajari apa maksud dan tujuannya ataupun bagaimana kerangka,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1).

Oleh sebab itu Fadjroel ingin mengetahui dan alasan adanya usulan ekspor ganja tersebut. Sehingga tidak menjadi salah arah tanggapan mengenai usulan tersebut.

”Kami tidak ingin memberikan pendapat langsung sebelum mencoba mempelajarinya secara lebih,” katanya.

Diketahui, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rafli mengatakan, ganja dapat memenuhi kebutuhan farmasi. Apalagi ganja ini tumbuhan yang mudah ditanam dan tumbuh di Aceh. Dia menilai, klaim ganja berbahaya hanya merupakan konspirasi global.

Karena itu, legislator asal Aceh ini mengusulkan ganja dijadikan komoditas ekspor. Dia menyarankan, Aceh bisa dijadikan sebagai tempat budidaya ganja.

“Misalnya, ganja ini. Entah untuk kebutuhan farmasi atau apa aja jangan kaku lah, kita harus dinamis. Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ini ganja harus jadi komoditas ekspor bagus,” kata Rafli.

PPP Tak Setuju

Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi mengatakan tidak sependapat dengan usulan koleganya di DPR. Yakni Anggota Komisi VI DPR, Rafli yang mengusulkan ganja jadi komoditas ekspor. Apalagi, ganja sudah diatur dalam Undang-Undang sebagai narkotika.

Menurut Awiek sapaan akrab Baidowi mengatakan, upaya menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam), aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam Islam jelas bahwa hal yang memabukkan diharamkan termasuk di dalamnya ganja. Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam,” ujar Awiek kepada wartawan, Jumat (31/1).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan ganja tidak dapat dilegalkan di Indonesia karena dari aspek hukum legalilasi ganja akan bertentangan dengan UN Single Convention 1961 dan UN Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam konvensi tersebut disebutkan segala perbuatan yang menyangkut masalah ganja adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan hukuman penjara.

“Ketentuan-ketentuan dari kedua konvensi tersebut telah di ratifikasi dan diatur lebih lanjut dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik mengenai penggolongan ganja dalam narkotika golongan I maupun ketentuan pidana yang cukup berat,” katanya. (JP)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close