Berita

Kader Partai Golkar Tolak Andi Suhaimi Jadi Ketua DPD Labuhanbatu

Dituding Tak Penuhi Syarat dan Musda Cacat Hukum

RANTAUPRAPAT, FaseBerita.ID-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu terpilih, Andi Suhaimi Dalimunthe dituding tidak memenuhi syarat untuk memimpin partai  politik berlambang pohon beringin itu. Akibatnya,  Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu berlangsung panas. Kericuhan terjadi hingga peserta Musda melakukan aksi banting dan lempar kursi di dalam ruangan, Jumat (28/8) sore.

Memanasnya situasi setelah salah satu kader partai menilai pelaksanaan Musda cacat hokum. Sebab Andi Suhaimi dinilai tidak memenuhi persyaratan menjadi Ketua DPD Partai Golkar.

Hj Eliarosa Siregar yang merupakan peserta sidang mewakili organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK) Golkar Labuhanbatu dan Ketua DPD AMPI Kabupaten Labuhanbatu Ruben Simangunsong meminta pemimpin sidang membatalkan Andi Suhaimi Dalimunthe sebagai Ketua DPD Partai Golkar yang terpilih secara aklamasi. Sebab dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai AD-ART Partai Golkar.

Eliarosa mengklaim, Andi Suhaimi tidak layak mengikuti bursa pencalonan karena bukan merupakan kader murni Partai Golkar. Eliarosa juga menyebutkan, pihaknya memiliki bukti Andi Suhaimi Dalimunthe pernah menjadi pengurus partai politik lain di Kabupaten Labuhanbatu beberapa tahun lalu dan belum mengajukan surat pengunduran diri dari partai dimaksud.

Selain hal itu, Eliarosa mengatakan Andi Suhaimi harus memiliki Diskresi dari DPP Partai Golkar untuk bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu dalam Musda kali ini.

“Diskresi yang dimiliki saudara Andi Suhaimi Dalimunthe merupakan Diskresi yang diberikan DPP Partai Golkar untuk mengikuti Musda, sedangkan untuk mengikuti mencalonkan diri di Musda, Andi Suhaimi Dalimunthe seharusnya kembali mendapatkan Diskresi dari DPP,” jelas Eliarosa.

Menyikapi tuntutan tersebut, H Romay Noor selaku perwakilan DPD I Partai Golkar Sumatera Utara dalam Musda tersebut mengatakan, dalam mencalonkan diri menjadi Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu, Andi Suhaimi tidak perlu lagi mendapatkan Diskresi dari DPP. Sebab ia sudah pernah mendapat diskresi saat mencalonkan diri dalam Musda sebelumnya.

“Secara aturan partai, Andi Suhaimi Dalimunthe sudah layak maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu karena sudah pernah mendapat diskresi dari DPP Partai Golkar saat pencalonannya di Musda ke IX lalu,” terang Roomay Noor.

Sekitar 10 menit dibanjiri protes, aula kantor Partai Golkar Labuhanbatu memanas, hingga akhirnya kader Partai Golkar yang merupakan anggota DPRD Labuhanbatu, David Siregar dan Hj Eliarosa yang tidak terima dengan penetapan ketua terpilih secara aklamasi terlibat kericuhan. Bahkan hingga melempar dan membanting kursi. Selain itu, peserta sidang ada yang maju dan mengejar pimpinan sidang di dalam ruangan Musda.

Aparat kepolisian dari Polres Labuhanbatu dipimpinan Wakapolres Labuhanbatu Kompol Taufik yang telah bersiaga di lokasi Musda, membujuk kader partai yang protes untuk segera keluar dari dalam ruangan, hingga akhirnya pelaksanaan Musda berangsur kondusif.

Musda Partai Golkar Labuhanbatu dilaksanakan di aula kantor Partai Golkar Jalan Sisingamangaraja No 56 Rantauprapat. Pelaksanaan Musda dihadiri pengurus Partai Golkar Sumut, di antaranya tiga Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sumut, Hasnan Said, Sabar Syamsurya Sitepu, dan Romay Noor, serta Ketua DPD II Partai Golkar Labuhanbatu terpilih, Andi Suhaimi Dalimunthe beserta para kader Partai Golkar Labuhanbatu.

Pada Musda Partai Golkar Labuhanbatu, hanya satu orang yang mendaftar maju mencalonkan diri sebagai kandidat ketua, yaitu Andi Suhaimi Dalimunthe. Meski protes dan kericuhan terjadi, pimpinan sidang tetap memutuskan Andi Suhaimi Dalimunthe resmi menjabat Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu periode 2020-2025, secara aklamasi.

Terpisah, Hariyanto Ritonga selaku Ketua Panitia Musda X Partai Golkar Labuhanbatu, Senin (31/8) menepis tudingan yang mengatakan musda Partai Golkar cacat hukum.

“Golkar bukan partai abal-abal. Musda kemarin sudah dilaksanakan sesuai mekanisme AD/ART, Juklak, dan Juknis. Jadi kalau dibilang cacat hukum, silahkan gugat sesuai jalurnya, yakni  ke Mahkamah Partai,” jelasnya.(bh/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button