Berita

Junimart Girsang Kecewa, Resesnya Tak Dihadiri Kapolres Siantar

Apa kehadiran saya kemari tidak begitu penting buat beliau?

SIANTAR, FaseBerita.ID – Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengimbau kepada Walikota Siantar, Bawaslu, KPU, Polres dan seluruh OPD agar bekerja lebih bersinergi dan menciptakan inovasi-inovasi untuk pembangunan kota Pematangsiantar ke arah yang lebih maju lagi.

Hal itu diungkapkan Junimart Girsang dalam kunjungan kerjanya (Reses) di Pematangsiantar, Selasa (7/1/2020).

Reses dihadiri Walikota Pematangsiantar, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Wakapolres dan beberapa ASN di Pematangsiantar.

Dalam Reses tersebut, Anggota Komisi II DPR RI ini mengaku kecewa karena Kapolres Pematangsiantar tidak hadir dalam reses tersebut. Padahal, reses kali ini adalah untuk membahas dan mendengar aspirasi menjelang Pilkada 2020.

“Ini catatan buat Kapolres. Apa kehadiran saya kemari tidak begitu penting buat beliau. Saling menghargailah,” ujarnya dengan nada kesal.

“Saya kemari untuk menampung aspirasi soal permasalahan yang terjadi di Siantar. Apa-apa saja masalah dan apa yang dibutuhkan. Ini nantinya yang menjadi bahan saya ke RDP di DPR RI dengan Mendagri, KPU Pusat, dan Bawaslu Pusat,” ujarnya sembari mengatakan akan melaporkan masalah ini ke Kapolda.

Menurut Junimart, objektifitas harus dijunjung tinggi dalam pesta demokrasi. Demi tercapainya pesta demokrasi yang nyaman dan damai.

“Karena kita harus belajar dari sebelumnya. Jangan sampai hal-hal yang sebelumnya tidak baik terjadi lagi di Pematangsiantar,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Junimart juga menegaskan kepada walikota agar jabatan Plt (Pelaksana Tugas, red) tidak boleh terlalu lama.

“Kalau masih ada, kita akan memberi sanksi kepada walikota. Kami akan melakukan revisi undangan-undang Pilkada. Jadi saya datang kemari mau mendengar aspirasi apa saja yang ada di kota Pematangsiantar. Saya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu agar tidak arogan baik itu soal pemasangan baliho dan lainnya. Masalah ini sudah saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu Pusat,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Daniel Dolok Sibarani dalam reses tersebut menjelasan seputar anggaran untuk pilkada Siantar yang telah disepakati dengan Pemko sebesar Rp21 miliar yang akan diberikan pemko secara bertahap.

“Ada tahapan yang penting dalam pemilu. Tahapan pertama sosialisasi. Tahap kedua pencalonan itu secara (Silon) untuk calon perseorangan dan kita melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada Silon. Tahapan ketiga Rekapitulasi kota Siantar akan menggunakan E-rekap,” terangnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Siantar Safii Siregar mengatakan tahapan-tahapan di Bawaslu juga sudah mulai terlaksana. Untuk tahapan yang sudah diselesaikan yaitu penandatangan anggaran dari pemerintah kota Siantar.

“Kita juga sudah melakukan pemilihan anggota untuk kecamatan yang biasa disebut (Panwascam). Kita juga sudah melakukan sosialisasi dan pelantikan kepada Panwascam yang terpilih agar melaksanakan tugas lebih bersinergi dan terbuka untuk menyukseskan pesta demokrasi di kota Siantar,” ujarnya. (Mag 04/fe)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close