Berita

Jika Tak Ada Solusi Banjir, PTPN IV Lebih Baik Angkat Kaki dari Simalungun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang saat diwawancarai diruang kerjanya, di Pamatang Raya, Senin (4/11/2019) sekira Pukul 11.00 WIB, mengatakan PTPN IV harus cepat menangani banjir yang disebabkan pengaruh Kebun Kelapa Sawit.

“Supaya cepat diproses karena ini menyangkut nyawa, jangan tunggu ada korban baru bertindak. Kalau PTPN IV tidak bisa membuat solusi, lebih baik angkat kaki dari Kabupaten Simalungun. Karena jangan hanya sumber persoalan bagi masyarakat,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum HIMAPSI itu, meminta Menteri BUMN dapat meninjau pengelolaan Perkebunan Sawit di Kabupaten Simalungun.

“Kita meminta HGU di Kabupaten Simalungun supaya ditinjau oleh Menteri BUMN, karena selama ini lebih banyak dampak negatif daripada positifnya keberlangsungan hidup di Kabupaten Simalungun,” ucapnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun itu, mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit secara keseluruhan keuangan PTPN IV Simalungun.

“Kalau boleh, kita meminta instansi baik Kejaksaan dan KPK supaya mengaudit secara kesuruhan keuangaan dan program-program bantuan maupun CSR,” sebutnya.

Terkait Peraturan Presiden No 38 tahun 2011 tentang Sungai, Samrin Girsang berharap kepada PTPN IV supaya mentaati peraturan yang berlaku.

“Kita mengharapkan PTPN IV sesuai dengan Peraturan Presiden supaya melaksanakan peraturan Presiden tentang sungai tidak boleh ditanami pohon sawit dipinggir sungai sampai jarak 50 meter dari Sungai karena termasuk sempadan,” harapnya.

Untuk menyelesaikan persoalan perkebunan sawit di Simalungun terkait pengelolaan HGU Samrin Girsang mengatakan agar PTPN berkordinasi dengam instansi terkait baik di Provinsi maupun di Simalungun.

“Saran kami PTPN IV berkordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di Provinsi Sumatera utara dan di Simalungun untuk menyelesaikan persoalan di Simalungun,”pungkasnya.

Polisikan Pimpinan PTPN IV

Golang Harianja warga Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun menyarankan supaya masyarakat, Pemkab bersama DPRD Simalungun melaporkan pimpinan PTPN 4.

“Saran saya, pimpinan PTPN 4 itu di laporkan saja ke polisi. Jangan cuma RDP saja. Karena dengan sistem Drainase PTPN 4 yang salah itu sudah sangat merugikan masyarakat Simalungun yang bermukim di sekitar PTPN 4,” kesalnya.

Diterangkannya, Pemkab Simalungun bersama dengan DPRD harus melaporkan PTPN 4 ke kepolisian karena itu bukan bencana alam, tetapi akibat ulah kebijakan dari PTPN 4.

Dijelaskan Golang Harianja, akibat kebijakan PTPN 4 yang salah sehingga mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat Simalungun karena PTPN IV buang air ke parit bukan ke sungai.

“Dampaknya yang paling fatal di tanah Jawa Jalan terputus karena besarnya debit air dari PTPN 4 sehingga mendorong jalan itu longsor dan satu lagi jembatan yang terputus adalah jembatan darurat juga di Panei Tongah sering banjir,” jelasnya.

Sambung Golang Harianja, herannya walaupun begitu berulang-ulang PTPN 4 Kebun Marihat itu tidak mau mengalihkan ke Sungai Bahkisat tetapi memaksakan membuang air ke parit, maka terjadilah banjir bandang buatan.

“Kalau sekarang Hutabayu inilah yang paling ngeri mau ke Siantar jalan putus di Tanah Jawa mau ke Perdagangan tetapi di Raja Maligas jalannya sudah macam sawah, yang jelas kami terisolir,” tuturnya.

Ditambahkannya, kiranya jika PTPN 4 itu tidak mau bertanggung jawab tentang hal ini masyarakat bersama DPRD akan melaporkan manajemen PTPN 4 ke polisi.

Askep Bahjambi, Iwan Hanafi Purba aaat dikonfirmasi via selulernya, belum bersedia mengangkat teleponnya. Sementara Humas Kebun Marjandi, Rudi Harahap saat dikonfirmasi melalui selulernya, mengatakan akan mempelajarinya.

“Iya kita pelajari dulu dan akan melakukan pengelolaan kebun sawit dengan baik,” singkatnya. (mag-05)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close