Berita

Jika Proses Ujian SIM Menyalahi: Lapor KPK  atau Hubungi 198!

SIANTAR, Fase Berita.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang angkat bicara terkait keluhan masyarakat atas mahalnya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Pematangsiantar, Senin (2/12).

Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu takut jika menemukan hal yang berbaur korupsi atau pungli. Apalagi, KPK kini sudah membuka layanan informasi publik atau call center di nomor 198.

Lewat nomor itu, masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sampai memperoleh informasi seputar gratifikasi.

“Jika kedapatan pungli di wilayah kepolisian, silahkan laporkan ke KPK dan Kapolri melalui bantuan hukum dan kontak telepon 198,” tegas Saut Situmorang saat diwawancarai wartawan di Aula Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Senin (2/12).

Dia menjelaskan, korupsi itu bukan lah dilihat dari  besar jumlahnya.

“Lima puluh ribu saja itu sudah korupsi namanya,” sebut Saut saat berdialog dengan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.

Saut menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali telah menyampaikan hal ini melalui surat rekomendasi. Mulai dari perekrutan calon anggota Kepolisian, dan perizinan serta segala macam agar tidak terjadi isu transaksional.

“Sebenarnya jika itu bukan penyelenggaran negara, kami tidak bisa masuk. Tetapi jika itu nanti terlebih kepada persoalan transaksional di instasi, nanti bisa dikoordinasi ke kita. Dari situ lah nanti kita bisa kasih penindakan. Itu sudah diatur. Apalagi jika hal itu telah merugikan masyarakat,” terang Saut Situmorang.

Disinggung terkait pernyataan Kasat Lantas AKP Septian Dwi Ranto yang menyebut jika mengurus SIM C hanya Rp100 ribu, tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai, bahkan ada masyarakat mengaku jika mengurus SIM C bisa dikenakan biaya hingga Rp350 ribu. Saut Situmorang sangat menyesalkannya.

“Kalau begitu, laporkan saja ke KPK dengan nomor telepon 198. Kalau tidak ke Kapolri. Soalnya itu kan sudah ditegaskan Kapolri. Jangan pernah main-main proyek,” tegas Saut Situmorang.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan harga pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Polres Pematangsiantar. Alasannya, menurut mereka harganya sangat mencekik dan di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk membuktikan kebenaran tentang hal itu, sejumlah wartawan telah menghimpun keterangan dari sejumlah narasumber yang pernah membayar biaya mengurus SIM dengan sangat mahal.

Winda (27) salah seorang warga yang berhasil diwawancarai wartawan mengatakan jika mengurus SIM, dia harus mengeluarkan dana sebesar Rp300 ribu.

“Tiga ratus ribu bang biayanya. Aku baru siap ngurus SIM,” ujarnya.

Hal senada disampaikan seorang warga yang tidak mau namanya dipublikasikan.

“Kalau SIM C Rp350 ribu bang. Lebih murah kalau ada orang dalam. Disini pun bisa tanpa tes, bayarnya Rp350 ribu. Tetapi pengambilan jam 4 sore,” ujarnya singkat.

Terpisah, saat masalah ini dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, Senin (2/13) sekira pukul 15.17 WIB, Kasat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Septian Dwi Ranto mengatakan kalau hal itu bukan kewenangannya lagi. Dia kemudian mengarahkan wartawan Kanit Ragiden.

“Itu jangan dikonfirmasi ke saya lagi. Konfirmasilah sama Kanit Ragiden,” ujarnya singkat.

 

Angka Korupsi di Sumut Tinggi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang mengatakan, provinsi Sumatera Utara salah satu provinsi yang luas di Indonesia. Namun sayang, tingkat korupsi di wilayah ini ternyata cenderung tinggi.

Hal itu disampaikan Saut usai menghadiri Dialog Publik di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Selasa (2/12) pagi.

“Tingkat korupsi di Sumut cenderung tinggi. Makanya kita harus lebih memaksimalkan lagi untuk memberantas korupsi,” ujar Saut.

Dia menegaskan siapapun itu, asalkan ada dua bukti saja, bisa dijebloskan ke penjara.

Sebelumnya, kedatangan Saut ke Universitas HKBP Nommensen adalah untuk berdialog dan berdiskusi dengan mahasiswa dan para dosen.

Bagaimana cara dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, baik di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat.

Dialog tersebut dihadiri ratusan mahasiswa yang diselenggarakan tepatnya di Aula Universitas HKBP Nommensen Siantar.

Ketua Panitia Drs Ronald Hasibuan MPd kepada wartawan mengatakan, acara ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan Universitas HKBP Nommensen, menjelang puncak kegiatan Paradise Natalis Universitas HKBP Nommensen yang akan berlangsung pada tanggal 6 Desember mendatang.

Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Thony Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK Republik Indonesia. Acara ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswa.

Dimana di zaman kaum Milenial ini, para pelajar dan mahasiswa harus mengambil bagian untuk mengawasi berbagai korupsi yang ada di sekitar mereka.

“Saya berharap semoga dengan adanya pencerahan dan pengarahan dari beliau, Siantar bisa lebih aman dan jauh dari Korupsi,” ujarnya. (Mag-03/des)

 

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close