Berita

Jika Petahana Kerahkan ASN di Pilkada akan kena Diskualifikasi

FaseBerita.ID – Potensi pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2020 menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tercatat ada sebanyak 250 kasus netralitas ASN sudah ditindak oleh Komisi ASN (KASN), karena dianggap melanggar kode etik sebagai pengabdi negara.

Anggota Bawaslu M. Afiffudin menyatakan, pihaknya telah mengingatkan hal itu melalui indeks kerawanan pemilu serentak tahun 2020 yang dirilis lembaganya beberapa waktu lalu.

“Pengawasan netralitas ASN maupun Polri itu pengawasannya di kita, tapi penindakannnya bukan di Bawaslu. Tindakan atas aturan akan dilakukan oleh KASN, kalau polisi di Propam,” ujar Afiff dalam diskusi virtual bertajuk ‘Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi: Uji Integritas Penyelenggara dan Netralitas ASN, Kamis (23/7).

Afif mengatakan, ASN harus tetap berada di tempatnya sebagai pelayan masyarakat, dan wajib menolak jika dilibatkan untuk kepentingan elektoral Pemilihan Kepala Daerah. Biasanya, potensi penggerakan ASN dilakukan di lingakaran kekuasaan atau bakal calon yang masih menjadi pejabat daerah. Khusus di kota Tangerang Selatan, kata dia, sejumlah kasus dugaan pelanggaran ASN sudah dinaikan statusnya sebagai temuan Bawaslu daerah.

“Situasi (hari) ini tiga bakal calon yang berpotensi mencalonkan diri ini kan berlatar belakang ASN, kita tunggu sebagai calon (resmi). Ini tidak mengherankan jika kita mewaspadai jika mobilisasi ASN ini tidak dilakukan di Tangsel. Ini tugas Bawaslu bersama semuanya harus diawasi, dicegah bersama,” ujar Afif.

Sementara itu, Analis Politik asal UIN Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, soal netralitas ASN di Pilkada tampak seperti benang kusut yang sulit diurai. Ia melihat, persoalan ini memang harus diurai dari hulu ke hilir, sehingga memiliki dampak yang efektif ke depan.

Menurut Adi, posisi ASN kerap tak menentu di saat Pilkda, bahkan sering menjadi bancakan elektoral bagi calon-calon yang bertarung. Di sisi lain, ia melihat belum ada sanksi yang tegas kepada ASN maupun calon membuat para pelanggar tidak jera.

Karena itu, Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesia ini menyatakan, yang bisa dilakukan masyarakat sipil adalah seruan moral dan demokrasi.

“Ingat, ASN itu harus tetap mengabdi kepada rakyat, bukan parpol atau paslon tertentu. Ini harus dicatat, bagi ASN yang ikut-ikutan politik bisa masuk neraka. Dosa itu bukan hanya nyolong sandal, atau curi uang, tapi menyalahgunakan jabatan juga sanksinya masuk neraka. Jadi harus ingat, para ASN di pilkada supaya hati-hati,” pungkasnya. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button