Berita

Jelang Ramadan, Lokasi Maksiat Harus Ditutup

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Ketua DPC Pemuda Islam Kota  Tanjungbalai Ahmad Dhairobby menegaskan, saat bulan Ramadan, tempat maksiat harus ditutup. Menurutnya, jangan sampai bulan Ramadan ternodai dengan kemaksiatan.

“Tempat-tempat yang menimbulkan kemaksiatan segera juga harus ditutup. Kemudian, tempat-tempat yang mengundang hal-hal yang tidak baik menurut saya juga harus tertibkan,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/4).

Dikatakannya, pada hakekatnya, Tanjungbalai adalah kotanya para ulama yang dikenal dulunya sebagai ‘Kota Serambi Mekah. Namun, pada hari ini berbanding terbalik 360 derajat dengan kondisi Tanjungbalai saat ini, yang dikenal sebagai kotanya para bandar narkoba, dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh tempat-tempat hiburan yang berada di sekitaran Tanjungbalai, khususnya di kawasan Jalan Sudirman Km 7.

Dengan adanya tempat hiburan malam tersebut, dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk merusak generasi muda Kota Tanjungbalai.

“Hal ini membuktikan kalau tempat hiburan malam tersebut adalah sarangnya bandar narkoba dan juga para pengguna narkoba. Jadi saya selaku Ketua DPC Pemuda Islam Tanjungbalai meminta dengan tegas kepada dinas terkait, kepolisian untuk menertibkan tempat maksiat yang ada di sekitaran Tanjungbalai tanpa terkecuali, mengingat dalam beberapa bulan akan datang kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kami harapkan agar supaya instansi terkait dan kepolisian agar segera menertipkan kawasan tempat maksiat tersebut, jangan sampai masyarakat Tanjungbalai resah akan tempat maksiat itu sehingga memicu masyrakat berbuat yang seharusnya tidak dilakukan. Kita inginkan Tanjungbalai kondusif, tetapi kalau instansi terkait dan kepolisian hanya sebagai penonton, jangan harap kalau Tanjungbalai yang tercinta ini akan bisa kondusif,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai Edwarsyah saat dikonfirmasi terkait adanya izin lokasi hiburan yang menjadi tempat maksiat mengungkapkan, prosedur izin saat ini sudah online melalui aplikasi OSS. Dikatakannya, tak diperbolehkan berdiri tempat maksiat.

“Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Stau Pintu Daerah yang mengatakan, (1) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif. Sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bebernya. (ck-04/ahu)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button