Berita

Jelang Pilkada, Bupati Humbahas Kebut ‘Bongkar Pasang’ Pejabat

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor gencar mengadakan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab serta kepala sekolah.

Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari, Dosmar melantik 59 orang, terdiri dari Kepala sekolah, pejabat administrator, pengawas sampai pejabat eselon dua.

Ini disinyalir sarat dengan kepentingannya sebagai petahana yang akan ikut berkompetisi kembali menduduki kursi Humbahas satu.

Selain itu, erat kaitannya dengan aturan yang menyatakan bahwa petahana yang maju sebagai calon kepala daerah (Cakada) dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa janbatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Pada tanggal 7 Januari 2020, Dosmar melantik 52 orang, yakni 17 pejabat administrator, 29 pengawas serta 6 orang kepala sekolah di Pendopo, kompleks perkantoran Bukit Inspirasi, Dolok Sanggul. Sebelumnya, di tempat yang sama, pada tanggal 30/12/2019 Dosmar juga telah melantik 7 (tujuh) pejabat eselon II sekira pukul 19.00 WIB (malam hari).

Tadniep Ringgo, seorang pengamat budaya di daerah itu menyoroti situasi tersebut. Dia menyebutkan pelantikan tadi terkesan dipaksakan dan diduga jauh dari perencanaan yang seyogianya merupakan budaya Batak.

Menurutnya, hal tadi dapat dilihat dari adanya beberapa jabatan strategis yang masih berstatus plt bahkan ada yang dikosongngkan. “Kadis Ketenagakerjaan dan Kadis Pariwisata sampi sekarang masih Plt. Kabid dikdas yang seharusnya merupakan ujung tombak pada dinas pendidikan malah dikosongkan,” ujar Tadniep.

Menurut Tadniep, masyarakat merasa adanya aroma kurang sedap karna hal tadi dilakukan karena adanya aturan yang menyatakan bahwa enam bulan sebelum penetapan calon bagi paslon pilkada dan enam bulan setelah pelantikan kepala daerah tidak boleh ada pelantikan.

“Nah, kalau menurut surat tersebut tanggal delapan adalah yang terakhir. Sementara pelantikannya tanggal tujuh. Sehingga ini bisa preseden buruk bagi masyarakat, seolah-olah dipaksakan,” lanjut dia.

Tadniep menjelaskan, bahwa hal itu bertentangan dengan budaya batak. Dalam budaya batak, perencanaan adalah hal yang paling utama. Karna budaya terbangun berdasarkan etika dan moral.

“Ini kan, terlihat ada konotasi dan preseden yang kurang sedap atas pelantikan ini. Kenapa? Karna, sangat bertentangan dengan budaya batak, moral Batak dan etika kebatakan. Karena Humbang ini berada di Tanah Batak. Jadi, kalau moral dan etika budaya Batak, itu tidak terlepas dari perencanaan yang baik dan sehat,” tandasnya.

Sementara itu, terpisah Sekda Humbahas Tonny sihombing mengatakan, semua sudah melalui prosedur. “Tidak ada aturan yang dilanggar. Semua sudah melalui prosedur,” kilahnya menjawab pertanyaan wartawan melalui sambungan sellulernta. (sht)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close