Berita

Jelang Deadline, Anggaran Pilkada Siantar Belum Jelas

SIANTAR, FaseBerita.ID – Hingga Senin (23/9/2019) belum ada kepastian tentang anggaran Pilkada Pematangsiantar tahun 2020. Padahal, 1 Oktober 2019 merupakan batas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar dengan Pemko Siantar. Kepastian itu terkait jumlah anggaran untuk KPU yang belum diputuskan Pemko Pematangsiantar.

Jumat (20/9/2019) lalu, Ketua KPU Pematangsiantar Siantar Daniel Dolok Sibarani didampingi Sekretaris KPU telah mendatangi Pemko Siantar untuk membicarakan kelanjutan anggaran Pilkada.  Dari pembicaraan tersebut, Pemko menyatakan tidak memiliki anggaran sebesar Rp27 miliar seperti yang diajukan KPU. Padahal anggaran tersebut sudah dikurangi, sebab sebelumnya KPU mengusulkan Rp33 miliar.

“Pemko bilang tidak cukup anggaran, dan mereka mengatakan akan koordinasi dulu dengan Gubernur Sumatera Utara,” ujar Daniel selepas pertemuan dengan Pemko Pematangsiantar.

Senin (23/9/2019), KPU RI melakukan rapat evaluasi Pemilu 2019 dan persiapan Pilkada 2020 bersama seluruh anggota KPU di Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta. Pada kesempatan itu, KPU RI menyampaikan kepada Mendagri bahwa hampir seluruh KPU di daerah belum ada kesepakatan dengan kepala daerah terkait anggaran Pilkada 2020. Mendengar itu, Mendagri mengatakan akan menurunkan Dirjen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mendagri juga menambahkan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk Pilkada 2020.

“Jadi  Mandagri menekankan itu. Sebab tanggal 1 Oktober 2019 merupakan batas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara KPU Siantar dengan Pemko Siantar,” kata anggota KPU Pematangsiantar Cristian Panjaitan melalui telepon seluler.

Cristian mengharapkan Pemko Pematangsiantar secepatnya memberikan jawaban agar pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan lancar.

Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku, masih ada sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penganggaran Pilkada 2020. Proses penganggaran di beberapa wilayah, kata Tjahjo, masih dibahas Komisi Pemilihan Umum daerah bersama pemerintah setempat.

“Masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu antara teman-teman KPU di daerah dengan Pemda,” kata Tjahjo saat memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional 2019 bersama KPU, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

Tjahjo menyebut, dirinya mengetahui wilayah-wilayah yang belum menuntaskan anggaran Pilkada karena punya wewenang untuk menandatangani Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena pelaksanaan tahapan Pilkada kian dekat, ia meminta jajaran KPU daerah dan Pemda segera menyelesaikan persoalan penganggaran ini.

Dari pihak Kemendagri, Tjahjo menyebut, telah berkoodinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah, memastikan supaya anggaran Pilkada tercukupi.

“Kami telah menugaskan kepada Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah untuk memanggil seluruh daerah tersebut. Kami minta supaya anggarannya cukup dan tercukupi. Ini prinsip ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tjahjo meminta agar para pemangku kepentingan mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi muncul di Pilkada, mulai dari keamanan hingga logistik.

“Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini,” katanya.

Untuk diketahui, hari pemungutan Pilkada serentak bakal digelar 23 September 2020. Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (pra/kdc/int)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close