Berita

Jangan Pakai Cara-cara Kekerasan di Sigapiton, Tobasa

TOBASA, FaseBerita.ID – Anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu angkat bicara terkait dugaan aksi kekerasan yang dialami warga, serta aksi buka pakaian kaum ibu yang terjadi di Sigapiton, Toba Samosir (Tobasa), Kamis (12/9/2019) lalu.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini menilai BPODT tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian, malah mengedepankan cara-cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan.

“Hal ini tentu kita sesalkan mengingat kehadiran BPODT diharapkan bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri, akan tetapi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lewat pengembangan sektor pariwisata. Dalam praktiknya selama ini, BPODT gagal membangun dialog yang setara antara masyarakat dengan BPODT agar seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan,” katanya.

Malah selama ini, Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang hari itu terjadi bentrokan.

“Kita meminta Kapolres Tobasa juga menertibkan anggotanya di lapangan agar jangan mengedepankan cara-cara kekerasan karena tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan bukan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat. Kapolres juga harus menindak dan memproses jika ada anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat,” katanya.

“Kita minta juga Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT. Harusnya Bupati Tobasa harus di depan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adatnya dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada penyelesaian. Karena konflik ini terjadi dimulai sejak.penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT.

Baca juga: Ibu-ibu Aksi Buka Pakaian, Tak Terima Tanah Adat Dibabat Alat Berat

Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara-cara kekerasan karena akan menimbulkan korban,” tegasnya.

HPL Lahan Sudah Diserahkan ke BPODT

Sementara itu pembangunan infrastruktur di lahan zona otorita terus dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir. Sejauh ini seluas 279 Ha lahan sudah diterbitkan hak pengelolaannya dari total lahan seluas 386,72 Ha untuk pengembangan kawasan pariwisata.

Lahan tersebut berstatus lahan negara yang sertifikat hak pengelolaannya diberikan kepada BPODT. Tahap awal pembangunan ini  diarahkan ke sekitar Desa Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir.

Direktur Utama BOPDT Arie Prasetyo menyatakan bahwa pembangunan tersebut sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran berasal dari Kementerian PUPR yang dimulai pada tahun ini.

“Hari ini kita mulai pengerjaannya untuk membantu percepatan pengembangan destinasi super prioritas. Sejauh ini semua sudah dijalankan sesuai aturan. Lahan yang dibangun merupakan lahan negara yang Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya telah diberikan kepada BPODT,” sebut Arie Prasetyo.

Pembangunan tahap awal akses ke kawasan ini sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter dilakukan di atas lahan yang sertifikat HPL-nya telah diterbitkan.

Terkait hak-hak masyarakat yang ada di atas lahan, hal ini juga telah dilakukan telaah oleh Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan melibatkan beberapa unsur.

“Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi tanaman tegakan milik masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Karena sebelumnya lahan ini merupakan lahan berstatus hutan yang sebagian dari itu ada juga yang ditanami tanaman budidaya milik masyarakat, seperti kopi dan lainnya. Proses penghitungan jumlah tanaman untuk lahan 279 Ha telah dilakukan dan saat ini sedang tahap penilaian/appraisal oleh konsultan penilai publik,” jelasnya.

Sebelum dimulainya pembangunan ini, BPODT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bertempat di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa, kami bersama Bupati Tobasa Darwin Siagian, Camat Ajibata Tigor Sirait dan Kepala Desa juga sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini,” tambahnya.

“Pembangunan kawasan di Lahan Zona Otorita ini merupakan amanah Perpres 49/2016 yang merupakan tugas otoritatif BPODT,” lanjutnya.

Terkait unjuk rasa yang diberitakan beberapa media sebelumnya, katanya, memang sempat ada penolakan dari sebagian masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Sigapiton. Tetapi setelah dilakukan pendekatan persuasif, akhirnya suasana membaik dan pengerjaan dapat dilakukan.

“Unjuk rasa sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi kami berharap dapat dilakukan dengan jalur yang benar. Kami mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah disusupi kepentingan yang kontraproduktif,” ucap Arie. (osi/os)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close