Berita

Jangan Ada Pengerahan Massa di Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, FaseBerita.ID– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya komitmen para pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada serentak 2020 mengendalikan massa pendukung untuk tidak turun ke jalan atau membuat kerumunan massa.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Pilkada serentak yang lazim diiisi dengan kegiatan kampanye jangan sampai menjadi klaster baru penularan Covid-19. Karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19, sangat penting bagi pemerintah, KPU dan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya pengerahan massa atau kerumunan pendukung Paslon sepanjang periode kampanye Pilkada serentak 2020.

“Protokol kesehatan harus diperhatikan. Jangan sampai pengerahan massa atau kerumunan pendukung Paslon menjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (25/8).

Mantan Ketua DPR RI menuturkan, DPR dan Kemendagri telah menyepakati empat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan satu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020, Senin (24/8/20) kemarin.

Empat PKPU itu meliputi perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan, dan perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Ada juga perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, serta perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

“Para Paslon dan pendukungnya harus memperhatikan dan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Protokol kesehatan untuk mendukung Pilkada 2020 sudah ditetapkan, namun mendekati pelaksanaan Pilkada, potensi terjadinya pengerahan massa pendukung para Paslon kemungkinan masih terjadi,” ungkapnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan diperlukan komitmen serta tanggungjawab dari para Paslon dan tim suksesnya untuk tidak mengerahkan massa pendukung selama periode kampanye. Pemerintah juga telah melibatkan TNI-Polri dalam menegakan disiplin protokol kesehatan.

“Untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai ketentuan selama Pandemi Covid-19, ada baiknya tim sukses Paslon mulai menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak berwenang setempat. Menjadi tanggungjawab Paslon dan pemerintah memastikan tidak ada pengerahan massa kampanye di wilayah manapun,” pungkas Bamsoet.‎

APK Paslon Disarankan Berupa Masker dan Hand Sanitizer

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan, para pasangan calon kepala daerah mencantumkan gambar atau nomor urut pasangan calon dalam alat peraga kampanye (APK) jelang Pilkada Serentak 2020.

Hal ini dilakukan dengan membagikan masker maupun hand sanitizer sekaligus mendorong pencegahan penyebaran Covid-19.

“Para pasangan calon kepala daerah agar mencantumkan gambar atau nomor pasangan calon dalam alat peraga dalam masa kampanye, baik melalui masker dan hand sanitiser. Serta alat peraga lainnya, sehingga pada waktu yang sama pasangan calon dapat mensosialisasikan dirinya sebagai calon kepala daerah dan sekaligus mendorong pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Tito menekankan, agar upaya ini dilakukan secara terus menerus dan masif dengan melibatkan tim sukses dan para pendukung setiap pasangan calon. Sehingga masa kampanye juga dapat dijadikan momentum untuk pencegahan penularan Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada, lanjut Tito, merupakan momentum yang tidak bisa dipisahkan dengan penanganan pandemi Covid-19. Tito berujar, Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan bersama melawan Covid-19 dengan menggerakan mesin-mesin pemerintahan dan komponen strategis kemasyarakatan lainnya di daerah.

“Kalau dari provinsi dan kabupaten/kota, jumlah 270 daerah itu adalah separuhnya, kalau separuh daerah semua bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19, maka otomatis akan bisa menstimulasi 278 yang tidak melaksanakan Pilkada,” beber Tito.

Tito pun mengharapkan, Pilkada menjadi momentum memperkuat penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Terlebih, dapat menentukan calon pemimpin daerah di tengah situasi krisis.

“Untuk membuktikan kualitas calon pemimpin yang sebenarnya adalah ketika krisis, bukan pada saat aman dan damai. Sehingga kita mengharapkan mesin daerah bergerak, biarkan masyarakat memilih pemimpin yang mampu menangani krisis,” pungkasnya.(jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button