Berita

Jalan Ditembok Warga Mengadu ke DPRD

ASAHAN, FaseBerita.ID – Puluhan warga lingkungan V, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan merasa kecewa dengan tindakan oknum pengusaha yang  menembok tinggi jalan di daerah mereka tanpa memberitahu masyarakat dan aparat kelurahan setempat.

Padahal, jalan yang diklaim sebagai milik pribadi si oknum tersebut, menurut warga merupakan milik umum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Karena yang punya tembok merasa tanah itu miliknya, makanya kami minta bantuan DPRD Asahan untuk memanggil para pihak termasuk BPN agar persoalan ini menjadi jelas,” kata Fari, salah seorang warga, Senin (3/2).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi D di DPRD Asahan dan dipimpin ketua komisi Irwansyah Siagian, menghadirkan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan, Lurah Kelurahan Kisaran Naga dan perwakilan Polres Asahan. Para pihak diberi kesempatan untuk menceritakan mula persoalan.

“Kami berharap kepada pihak komisi D DPRD Asahan agar akses jalan utama tersebut dibuka kembali, karena pihak oknum pengusaha yang membangun tembok itu sudah menutup akses jalan tanpa bertanya dulu ke masyarakat,” kata Fari diamini warga lainnya.

Pasalnya, menurut pengetahuan warga dalam penembokan itu termasuk lurah juga tidak mendapatkan informasi termasuk jalan yang ditembok itu telah muncul sertifikatnya oleh pihak pengusaha.

Menurut warga lagi, mereka menduga ada tiga ruas jalan umum di lingkungan mereka yang sudah memiliki sertifikat dan diklaim oleh orang-orang tertentu menjadi kepunyaannya.

“Setau kami, tanah itu adalah milik Pemerintah Daerah. Akan tetapi, kami semua merasa curiga karena jalan sudah ditutup, tiba-tiba muncul sertifikat di jalan umum yang dikeluarkan BPN tahun 2017,” kata warga lagi.

Sementara itu, perwakilan BPN Asahan Diko Damanik membenarkan lokasi tanah tersebut sudah terdaftar di BPN Asahan atas nama Poniem. Dasar penerbitan sertifikat itu atas adanya SKT yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Lurah Kisaran Naga pada saat itu dijabat oleh Daniel pada tahun 2015 lalu.

Kemudian, saat proses pengukuran, lanjut Diko, posisi tanah tersebut sudah ditembok, dan setelah dicek pihak BPN Asahan belum pernah mengeluarkan sertifikat di lokasi tersebut.

“Atas dasar itulah, pihak BPN Asahan mengeluarkan sertifikatnya. Sertifikat tersebut bisa dibatalkan jika terjadi permasalahan, hal itu dapat dilakukan melalui proses pengadilan dan proses mediasi,” paparnya.

Kasat Intel Polres Asahan Kholis Alfan yang hadir dalam kesempatan itu menambahkan sebenarnya  persoalan tersebut sudah pernah dilaporkan masyarakat pada tahun 2018 lalu.

“Sepanjang sepengetahuan saya, pihak Polres Asahan telah menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut di tahun 2019. Tidak menutup kemungkinan, kasus tersebut bisa diangkat kembali,” terangnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Asahan Irwansyah Siagian akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Secepatnya kita dari Komisi D DPRD Asahan akan segera kembali memanggil seluruh pihak terkait, seperti pihak pengusaha, pihak Kepolisian dan unsur pemerintah, sehingga permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan,” kata Irwansyah. (per)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close