Berita

Iuran BPJS Kesehatan Naik Untuk Segmen PBI dari Pemerintah

FaseBerita.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pemerintah siap mengabulkan usulan kenaikan iuran premi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Kenaikan iuran premi bagi segmen PBI nantinya akan mengacu pada hasil audit tahap ketiga atau keseluruhan yang dilakukan oleh BPKP.

“Kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI-pemerintah,” kata Sri Mulyani di komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Sri Mulyani bilang, iuran premi segmen PBI akan lebih tinggi dari yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun, iuran peserta JKN-KIS yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 19 dan 28 Tahun 2016 untuk peserta penerima bantuan iuran adalah sebesar Rp23.000 dari seharusnya Rp36.000 setiap bulan.

Sedangkan, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I sebesar Rp 80.000, kelas II Rp51.000 dari seharusnya Rp63.000, dan peserta kelas III sebesar Rp 25.500 dari semestinya Rp 53.000. Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) 5% dari apabila pendapatannya sesuai ketentuan di atas Rp 8 juta.

“Dari yang sekarang ini Rp 23.000 menjadi lebih tinggi lagi. Tapi belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan,” tegas dia.

Bahkan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa jumlah peserta PBI pun akan ditingkatkan menjadi di atas 100 juta orang seiring dengan kenaikan iuran premi.

“Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang,” ungkap dia.

BPJS Gandeng Asuransi

Ada berbagai langkah BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satunya, bekerja sama dengan beberapa lembaga asuransi. Itu dilakukan untuk memilah siapa yang berhak memberikan klaim.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang melakukan penjaminan atau asuransi.

Lembaga tersebut, antara lain, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabro, dan PT Taspen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2018. “Sekarang masih koordinasi,” terangnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk melihat penyebab pasien masuk rumah sakit. Jika pasien terlibat kecelakaan lalu lintas, klaim bisa ke Jasa Raharja. Lalu, pasien yang dirawat karena kecelakaan kerja ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam PMK tersebut diatur kasus apa saja yang mendapatkan klaim. Selain kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, ada sakit karena kerja dan kasus lain yang membutuhkan layanan kesehatan. “Yang tidak bisa dibayarkan BPJS Kesehatan, bisa dibayarkan mereka (lembaga penjamin, Red),” ungkapnya.

Hasil pengkajian itu akan menghasilkan coding yang kemudian diinput rumah sakit untuk menentukan siapa yang berhak menanggung klaim. Yang terjadi selama ini, acap kali dobel klaim. Misalnya, untuk kasus kecelakaan lalu lintas, pasien mendapat klaim dari BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Hal tersebut menjadi pemborosan.

Jika administrasi sudah rapi, negara diharapkan bisa berhemat. Menurut PMK yang diteken Oktober tahun lalu itu, diperkirakan negara bisa berhemat hingga Rp 300 miliar per tahun. “Sekarang belum berjalan. Koordinasi kan perlu,” kata Iqbal.

Dalam PMK No 141 Tahun 2018 juga diatur bagaimana antarlembaga bisa berkoordinasi dan saling tukar data. Data kepesertaan dipertukarkan, antara lain, untuk sinkronisasi nomor identitas peserta dan pemutakhiran data kepesertaan. Hal itu pernah dilakukan BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja pada awal tahun ini.

Tahun lalu BPJS Kesehatan memberikan klaim Rp 94 triliun. Menurut data BPJS Kesehatan, setidaknya setiap bulan BPJS Kesehatan harus memberikan klaim Rp 8 triliun. Sedangkan dana iuran Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun tiap bulan. Jadi, setidaknya setiap bulan ada utang Rp1 triliun. (dtc/jp/fid)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button