Berita

Ini Hasil Kunker DPRD Siantar di Bali

FaseBerita.ID – Akhirnya DPRD Siantar usai melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali. Dalam kunker tersebut seperti Komisi II membahas terkait PLT kepala sekolah. Sedangkan Komisi III membahas tentang penanggulangan bencana alam ke BPBD Denpasar.

Netty Sianturi, anggota DPRD dari Komisi II menjelaskan, kunjungan kerja ke Denpasar dalam rangka membahas tentang guru-guru Kepala Sekolah yang PLT dan sekalian mengambil solusi untuk diterapkan di Pematangsiantar.

“Apa yang sudah dipertanyakan di angket itu tentang guru-guru PLT dan pendidikannya di sana kita tanyakan ke pemerintah dan DPRD yang di Denpasar. Ternyata bukan hanya di Siantar saja yang Kepala Sekolah masih PLT. Tetapi masih banyak PLT yang bermasalah di Denpasar. Namun di sana tidak ada PLT yang lebih dari enam bulan,” ujarnya.

“PLT di sana 3 bulan dan perpanjangan 3 bulan lagi. Terkait izajah harus ada tanda tangan dari Dinas Pendidikan. Pendidikan di sana juga bagus. Disetarakan dari tingkat SD sampai SMA,” ujar Ketua Fraksi Gerindra tersebut sembari mengatakan tidak ada PLT kepala sekolah yang sampai satu tahun.

Netty menambahkan, nantinya pada saat RDP dengan Dinas Pendidikan yang di dapat dari hasil kunker tersebut akan disampaikan kepada Pemko Siantar dan menjelaskan ke Dinas Pendidikan.

“Kita akan memberikan masukan agar dunia pendidikan di Siantar semakin bagus. Berkas dari sana, kalau Pemko membutuhkan akan kita berikan. Kita dari Komisi II DPRD siap membantu demi kemajuan pendidikan di kota ini,” ujarnya.

Netty menambahkan, sebelum berangkat ke Denpasar, mereka juga menanyakan Asisten Bagian Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah di Jakarta.

Menurutnya, Perusahan Daerah di sana bagus semua karena Pemerintah di sana bagus, komperatif dan penyertaan modal mereka tetap masuk karena PAD selalu ada.

“Di Jakarta itu kami konsultasi mengenai Perusahaan Daerah di Jakarta. Di sana ada 150 perusahaan Daerah dan PAD yang masuk Rp600 miliar. Di sana juga pengawasnya itu tidak boleh dari ASN. Harus dari luar. Tapi harus fit on proper test yang sesuai dengan visi misi kita,” ujarnya sembari mengatakan akan menyampaikan hal itu ke Pemko saat RDP.

Terpisah, Komisi III DPRD Siantar Denny Siahaan selaku Ketua Komisi III DPRD menjelaskan kunjungan kerja mereka membahas tentang penanggulangan bencana alam dengan BPBD Denpasar.

“BPBD di sana sangat responsif. Kita cenderung termotivasi karena PAD Denpasar itu sangat tinggi. Sehingga ada keinginan kami untuk menerapkannya di Siantar. Informasi yang kami terima di Daerah Badung itu PAD nya Rp5 T. Dan kita akan implementasikan itu di Siantar. Kita juga sudah minta copiannya dari mereka untuk kita pelajari dan kita berikan ke dinas terkait saat RDP,” terangnya.

Denny menambahkan, Komisi III juga sudah berkonsultasi tentang tindak lanjut proses pengalihan aset jembatan timbang tanggal 5-7 Maret 2020 ke Kementerian Perhubungan RI, Jakarta.

“Perubahan rute lalulintas melalui hasil pekerjaan secara menyeluruh dengan menampung aspirasi masyarakat, sosialisasi kebijakan perlalu lintasan yang terukur dan pelaksanaan nya secara terukur. Dinas Perhubungan berkordinasi dengan instansi terkait agar menyusun grand design perlalu lintasan kota Pematangsiantar demi kelancaran arus lalulintas di Siantar. Sebelum grand design perlalu lintasan belum tersusun sebagai mana mestinya, maka rute lalulintas jangan diubah, termasuk lalulintas di Jalan Cipto dikembalikan ke semula,” terangnya.

Pihaknya juga telah berkonsultasi tentang tindak lanjut proses pengalihan aset jembatan timbang tanggal 5-7 Maret 2020 ke Kementerian Perhubungan RI Jakarta dan membahas atau meminta masukan dari Kementerian Dinas Perhubungan.

“Penyerahan akan diserahkan pada pertengahan April setelah menunggu validitas data/dokumen dari pemko,” ujarnya.

“Ada juga beberapa jenis bantuan sarana dan prasarana dari Dirjen Kemenhub Darat yang bisa diperoleh. Misalnya pengadaan bis sekolah bagi sekolah yang di jalan lintas provinsi atau Nasional. Perbaikan trotoar, jalan yang ramah bagi para pelajar maupun halte-halte buat pelajar. Pengadaan pembatas pengamanan jalan raya. Dan dengan diserahkannya tanah dan bangunan jembatan timbang yang berlokasi di Simpang Dua, maka Dinas Perhubungan dan PUPR diharapkan berkordinasi untuk merencanakan alih fungsi lokasi tersebut menjadi taman lalu lintas,” tambahnya sembari membacakan keputusan dari hasil pertemuan itu.

Ia berharap hasul kunjungan kerja itu akan mereka sampaikan di RDP nantinya. (Mag 04)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button