Berita

Informasi Terbaru Soal PPPK: Penyerahan SK Bertahap, Pemda harus Bertindak Cepat

FaseBerita.ID – Penyerahan SK PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kepada 51.293 honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap I pada 2019, nantinya tidak berbarengan.

Pemberian SK sekaligus penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) bekerja PPPK masing-masing daerah tidak seragam karena menyesuaikan kondisi finansial pemda.

“Tidak serempak penetapan TMT-nya. Karena PPPK ini kerja berdasarkan kontrak dengan pemda selaku pemberi kerja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Rabu (7/10).

Walaupun begitu menurut Bima, Pemda tidak bisa seenaknya menunda terlalu lama penetapan TMT PPPK. Pemda juga harus meminta persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini BKN.

“Seperti mekanisme penetapan NIP dan TMT PNS, PPPK juga mirip begitu. Ketika daerah mengusulkan pemberkasan NIP PPPK, sudah dicantumkan juga TMT dan tinggal disetujui BKN,” terang Bima Haria Wibisana.

Karena masa pandemi COVID-19 dan keterbatasan anggaran, usulan TMT ini akan beragam tergantung kemampuan daerah. Namun, Bima yakin pemda pasti tidak akan berani menunda-nunda terlalu lama lantaran SK itu sudah ditunggu lama oleh honorer K2 yang lulus PPPK tahap I.

“Jadi harus dipahami seluruh PPPK kalau TMT itu tidak akan seragam nantinya. Yang punya dana lebih bisa saja TMT tahun ini. Yang paling banyak sih usulkan per Januari 2021 gaji PPPK dibayar,” ulasnya.

Hal lain yang harus diingat adalah PPPK itu pegawai kontrak sehingga harus menunggu kesiapan Pemda.

Rekrutmen 1 Juta Guru di Tahun 2021

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana angkat bicara soal rencana pemerintah yang akan merekrut 1 juta guru pada tahun 2021.

Menurutnya, hal tersebut merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan masih perlu didiskusikan.

“Itu usulan Kemendikbud untuk PPPK(pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tapi belum selesai dibahas. Masih banyak masalah teknis yang perlu didiskusikan,” katanya saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Bima mengatakan hal teknis yang masih perlu didiskusikan salah satunya terkait dengan masalah anggaran. Hal ini mengingat bahwa gaji untuk guru baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Contoh saja, guru itu pegawai daerah, bukan pegawai Kemendikbud. Jadi yang harus mengusulkan adalah daerah. Kemendikbud tidak bisa mengusulkan. Gaji nanti harus dari APBD (DAU), tidak bisa dari APBNnya Kemendikbud dan lain-lain. Banyak (hal teknis lainnya),” ujarnya.

Lebih lanjut dia menekankan bahwa rekrutmen harus tetap dilakukan secara hati-hati. Pasalnya Indonesia belum pernah merekrut ASN baik PNS maupun PPPK dalam jumlah yang besar.

“Rekrutmen 1 juta orang itu luar biasa besar. Harus hati-hati. Indonesia belum pernah merekrut sebanyak itu,” pungkasnya. (esy/jpnn/sd/int)





Back to top button