Berita

Humbahas Tuan Rumah HPSN 2020: Baliho Balon Bupati Layaknya ‘Menjual Diri’

FaseBerita.ID – Pemkab Humbahas dihunjuk menjadi tuan rumah Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020. Penghunjukan itu sesuai dengan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan  Beracun Berbahaya No S.51/PSLBB/PS/PLB 0/2/2020, yang rangkaian pelaksanaannya melibatkan empat destinasi wisata prioritas yakni, Danau Toba, Likupang, Borobudur dan Mandalika.

“Untuk kawasan Danau Toba yang dikelilingi oleh tujuh kabupaten, HPSN akan dipusatkan di Kabupaten Humbahas pada 28-29 Februari yang akan datang. Kegiatan ini akan ditandai dengan peresmian fasilitas pengolahan sampah di Humbahas dan Toba Samosir,” kata Minrod Sigalingging selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Humbahas, melalui Sekretaris Dinas Hartin T Pane di ruang kerjanya, Kamis (13/2).

Dijelaskan, upaya strategis penanganan sampah di Humbahas dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah. Di samping itu, sudah dilakukan pengadaan tempat sampah terpisah, tong sampah dan sarana penampungan sampah lainnya.

“Juga akan dimanfaatkan pusat daur ulang (PDU) Baktiraja. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Naga Saribu, Lintong Nihuta juga akan dioperasikan pemanfaatannya. Demikian juga, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sanitary land fill yang baru saja dibangun akan dioperasikan pemanfaatannya,” bebernya.

Hanya saja, HPSN tadi sangat kontroversi dengan fakta yang ada. Menjamurnya baliho berbahan plastik yang berujung menjadi sampah, menjamur di sepanjang jalan utama hingga pedesaan di Humbahas.

Tak tanggung, satu balon bupati bisa memiliki 3-4 baliho yang berbeda dan ditaksir berjumlah belasan ton, menambah kubikasi sampah plastik di Humbahas. Tak terkecuali dengan baliho bupati petahana.

Menanggapi baliho hal itu, Erikson Simbolon selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), memebenarkan keberadaan baliho tadi menambah jumlah sampah plastik di Humbahas.

“Sesungguhnya jika  kehadiran baliho untuk pencitraan dan promosi harus membayar pajak pada Pemkab. Jangan sembunyi dibalik sosialisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Erikson menegaskan, konteks kehadiran baliho balon bupati layaknya ‘menjual diri’. Jadi, harus memberikan konpensasi dalam bentuk pembayaran pajak.

“Kalaupun baliho tadi berujung menjadi sampah plastik, sesungguhnya mereka pemilik baliho harus membayar retribusi. Jangan seenaknya saja. Karena, terpilih atau tidak pun nantinya balon bupati itu, toh, baliho yang mereka gunakan tetap saja menjadi sampah. Jadi, harus dibuat terobosan baru terkait kehadiran baliho yang berujung menjadi sampah di Humbahas,” jelasnya. (sht/ahu)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button