Berita

Hormati Putusan PTUN Jokowi Batalkan Pemberhentian Evi Novida Ginting

FaseBerita.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan pemberhentian tidak hormat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Pihak istana menyatakan tidak akan mengajukan banding.

“Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN dan memutuskan untuk tidak banding,” kata juru bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Jokowi segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tekait pembatalan pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU. Keputusan pemberhentian Evi Novida, sebelumnya berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres,” ucap Dini.

Dini menyebut alasan tidak mengajukan banding karena PTUN sudah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu.

“Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP,” tandasnya.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting terhadap Keppres 34/P Tahun 2020. Keppres itu berisi pemberhentian Evi dari keanggotaan Komisioner KPU secara tidak hormat berdasar pada hasil kajian DKPP.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Evi. Dia dianggap mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar.

Evi Tak Sabar Kembali ke KPU

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting mengaku bersyukur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PTUN membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan secara tidak hormat Evi sebagai Komisioner KPU.

“Saya mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Karena Presiden memutuskan tidak melakukan banding atas putusan PTUN,” kata Evi dikonfirmasi, Jumat (7/8).

Evi mengharapkan, keputusan presiden harus segera ditindaklanjuti terkait proses administrasi. Sehingga dia bisa kembali aktif bekerja sebagai Komisioner KPU.

“Harapan saya Keputusan Presiden ini segera ditindaklanjuti dengan langkah administrasi yang diperlukan,” ucap Evi.

Evi pun berharap dirinya dapat segera turut kembali membantu penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020 setelah kembali duduk sebagai Komisioner KPU.

“Pemulihan keanggotaan saya di KPU akan melengkapi KPU RI dalam menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan pemberhentian tidak hormat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Pihak istana menyatakan tidak akan mengajukan banding.

“Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN dan memutuskan untuk tidak banding,” kata juru bicara presiden bidang hukum Dini Purwono dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Jokowi segera menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tekait pembatalan pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU. Keputusan pemberhentian Evi Novida, sebelumnya berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres,” ucap Dini.

Untuk diketahui, PTUN mengabulkan gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting terhadap Keppres 34/P Tahun 2020. Keppres itu berisi pemberhentian Evi sebagai Komisioner KPU secara tidak hormat berdasar pada hasil kajian DKPP.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Evi. Dia dianggap mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar. (JP)





Back to top button