Berita

HMI Desak DPRD Siantar Gunakan Hak Interpelasi, Terkait Proyek Tugu yang Mangkrak

SIANTAR,FaseBerita.ID – Tidak puas hanya spanduk ucapan selamat atas mangkraknya pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh, HMI cabang Pematangsiantar – Simalungun kemudian menyurati DPRD Kota Pematangsiantar.

Jhoni Arifin Tarigan selaku Ketua HMI Cabang Kota Pematangsiantar – Simalungun mengatakan surat yang dilayangkan ke DPRD, perihal usulan pemberhentian walikota Pematangsiantar.

“Meminta DPRD menggunakan hak Interpelasi serta mengusulkan pemberhentian Walikota Siantar,” kata Jhoni Arifin, Selasa (17/12).

Jhony menambahkan, pada tanggal 16 Desember 2019 surat sudah dilayangkan kepada DPRD kota Pematangsiantar dan ada beberapa poin dalam tuntutan surat HMI kepada DPRD.

“Adapun poin-poin yang kami sampaikan pada surat yang kami sampaikan ke DPRD kota Pematangsiantar yaitu sesuai Perda No.15 tahun 1989. Walikota tidak paham fungsi Lapangan Haji Adam Malik.  Walikota tidak dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban di kota Pematangsiantar. Atas amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 1 huruf b, maka atas dasar poin itulah kami meminta DPRD untuk menggunakan hak interpelasi dan mengajukan pemberhentian walikota,”katanya.

Jhony menegaskan, apabila tidak ada tanggapan dari DPRD, HMI Pematangsiantar Simalungun siap untuk turun ke jalan menyuarakan sampai DPRD kota Pematangsiantar menanggapi tuntutan.

“Saya mewakili  HMI cabang Pematangsiantar – Simalungun siap untuk turun ke jalan menyuarakan permasalahan ini jika tidak ada tanggapan dari DPRD kota Pematangsiantar terhormat,” tegas Jhoni Arifin Tarigan.(leo/fe)

 



Unefa

Pascasarjana

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close