Berita

Himapsi Usulkan Pembentukan Pelestarian Budaya Simalungun

SIANTAR, FaseBerita.ID – Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Siantar, Senin (18/11/2019).

Ketua DPC Himapsi Siantar Jonli Simarmata dalam pertemuan itu menyampaikan dua hal penting yaitu pengusulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Simalungun. Karena banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Salahsatunya pembangunan Tugu Sangnaualuh yang terhenti proses pembangunannya. Himapsi meminta agar Walikota dipanggil terkait adanya dugaan kerugian keuangan Negara.

“Kehadiran kami (Himapsi) di sini untuk bersinergi dalam usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Budaya Simalungun di Kota Pematangsiantar. Kami berharap agar usulan ini terealisasi di tahun 2020. Kami juga bersedia menjadi mitra dalam pembahasan pembentukan Perda, dan Kami meminta agar DPRD menggunakan hak interpelasi, memanggil walikota atas sejumlah persoalan di Siantar,” ujarnya.

Jonli menjelaskan beberapa poin yang disampaikan untuk perlindungan dan pelestarian Budaya Simalungun.

“Antara lain; Tata Cara Pelantikan Pejabat Pemerintahan, Pejabat Badan Usaha Milik Negara, dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah. Tata Cara Penyambutan Tamu Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang datang ke Siantar. Penggunaan Bahasa Simalungun dalam pelayanan pemerintahan. Penggunaan pakaian budaya Simalungun dalam pelayanan pemerintahan. Pencantuman kata Sapangambei Manoktok Hitei di dalam Logo/Lambang Kota Pematangsiantar dan pengaturan tentang Ornamen Simalungun,” terangnya.

Adapun alasan penggunaan hak interpelasi dewan, mengingat sejumlah kebijakan walikota yang menuai persoalan.
Yang pertama terkait pembangunan tugu Raja Sangnaualuh Damanik, yang pembangunannya telah dihentikan secara sepihak oleh walikota Hefriansyah. Kedua, terkait prasasti pengibaran bendera merah putih.

“Dengan dibongkarnya prasasti tersebut, tentu telah menghilangkan nilai-nilai historis atas prasasti itu. Karena salah satu syarat peninggalan sejarah dapat diusulkan menjadi cagar budaya adalah minimal memiliki umur minimal 50 tahun. Dan yang ketiga terkait pelanggaran sejumlah Undang-undang dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sesuai juga dengan pandangan Fraksi PDIP yang disampaikan di rapat paripurna DPRD Siantar baru-baru ini. Tiga hal ini sangat penting dan layak menjadi dasar DPRD memanggil walikota. Walikota harus memberikan penjelasan dihadapan publik melalui panggilan dewan,” tegasnya.

Himapsi meminta agar adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kota Pematangsiantar dan penyusunan pokok-pokok pikiran Kebudayaan Daerah serta strategi Kebudayaan Kota Pematangsiantar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menanggapi usulan tersebut, Timbul Lingga mengatakan akan segera menindaklanjuti usulan itu. Terkait usulan pembentukan Perda, akan didisposisi dan dilanjutkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Terkait usulan pemanggilan walikota, saya juga akan disposisi dan dilanjutkan ke komisi yang membidangi,” ujarnya.

Meskipun waktu pembahasan APBD Tahun 2020 sedang berjalan, Ketua DPRD optimis usulan Himapsi dapat diterima dan ditindaklanjuti sesuai harapan.

“Saya akan berusaha. Tapi tetap memohon dukungan dari teman-teman Himapsi. Terimakasih telah menyampaikan usulan ke DPRD,” pungkasnya di hadapan sejumlah pengurus DPC Himapsi Siantar.

Usai penyampaian usulan, Himapsi memberikan cinderamata seperti Gotong Parhorja serta perangkat lainnya untuk dipakai oleh Ketua DPRD yang dimana menurut Himapsi bertujuan agar lebih giat bekerja sesuai dengan falsafah Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron Do Bona. (Mag 04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close