Berita

Himapsi Desak Pansus Hak Angket Makzulkan Hefriansyah

FaseBerita.ID – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Siantar, Rabu (19/2). Kedatangan mereka untuk mendesak Pansus Hak Angket DPRD memakzulkan Walikota Hefriansyah.

Dalam orasinya Dedi Wibowo Damanik selaku koordinator aksi menyampaikan, Himapsi begitu atensi terhadap setiap kebijakan-kebijakan Pemko Siantar yang menurutnya sudah tidak bisa diberikan toleransi lagi.

Pemko yang di bawah kepemimpinan Walikota Hefriansyah menunjukkan predikat buruk di tengah-tengah masyarakat terkhusus etnis Simalungun. Selaku masyarakat etnis Simalungun yang pertama kali membuka Kota Pematangsiantar mendapatkan tindakan diskriminatif, sekaligus telah melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun.

“Poin-poin yang menurut kami telah dilakukan penistaan terhadap etnis Simalungun, yang pertama adalah budaya etnis Simalungun di pusaka-kan pada tahun 2018 lalu. Dalam kegiatan tahunan seperti hari ulang tahun Kota Siantar menjadi agenda khusus Pemko yang jatuh pada tanggal 24 April,” bebernya.

Menurut sejarah, pada tanggal 24 April adalah hari penting bagi Raja Sangnaualuh Damanik, sebagai Raja Siantar ke-14 atau sekaligus membuka wilayah Siantar yang saat ini dikenal sebagai Kota Pematangsiantar.

“Selaku Walikota pada tahun 2018 silam telah mencederai dan melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun. Menurut kami, yaitu dalam publikasi poster kegiatan hari ulang tahun Kota Siantar mencantumkan rumah jungga dengan dikelilingi tarian dan pakaian budaya etnik-etnis lainnya. Menurut kami rumah jungga yang berada di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun telah menjadi salah satu destinasi wisata kearifan lokal. Melihat poster hari ulang tahun Kota Siantar yang dipublikasi pada tahun 2018, kami menilai kebijakan Pemko telah melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun yang menilai kebijakan itu telah melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun,” ujarnya.

Yang kedua, tambahnya, pembangunan Tugu Sanganaualu batal. Melihat perjalanan proses pembangunan Tugu Sangnauwaluh dalam hal penentuan posisi tempat terakhir di Lapangan Haji Adam Malik terkesan direncanakan agar pembangunan tugu gagal dilaksanakan.

Sebelumnya, pembangunan Tugu Sanganaualu telah berulang kali dilakukan pemindahan. Tetapi selalu gagal. Pertama direncanakan di persimpangan segitiga depan Makam Pahlawan. Namun gagal karena dianggap kurang tepat. Kedua, di Lapangan Merdeka atau Taman Bunga, lagi-lagi gagal dan dilanjutkan ke Lapangan Haji Adam Malik. Tetapi, di lokasi ini, pembangunannya juga mangkrak.

Pada Desember 2019 pembangunan tugu Sangnaualuh yang rampung berkisar 35% dibatalkan dengan alasan akan terjadi bencana sosial.

“Lagi-lagi Hefriansyah melecehkan, menistakan, menyakiti etnis Simalungun. Hal ini menurut kami sudah terencana untuk kembali melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun dengan dibatalkannya tugu Sangnaualuh yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Telah terjadi kerugian keuangan Negara dan hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Penistaan ketiga adalah, dalam melestarikan kearifan lokal seperti kebudayaan daerah dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2018, Hefriansyah telah gagal total.

Selain Permendikbud terkait penyusunan pokok-pokok pikiran budaya daerah, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2018 tentang cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategis kebudayaan.

“Namun semangat presiden untuk melestarikan kebudayaan daerah berbanding terbalik dengan semangat Walikota Hefriansyah. Kami menilai selaku Walikota, ingin menghapus kebudayaan daerah Kota Siantar,” terang Dedi dalam orasinya.

Dedi Damanik meminta agar DPRD khususnya panitia hak angket duduk bersama untuk berdiskusi.

Usai menyampaikan orasinya, beberapa menit kemudian, massa ditemui langsung oleh Pansus Hak Angket dan memenuhi permintaan para aksi untuk duduk bersama.

Pada kesempatan itu, HIMAPSI mengungkit hasil Pansus Hak Angket DPRD tentang dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Hefriansyah pada 2018, agar dimasukkan dalam poin pembahasan Hak Angket saat ini.

Aktivis Himapsi, Chandra Malau, menilai Pansus Hak Angket dapat mengarah ke Pemakzulan Walikota dengan memasukkan hasil penyelidikan Pansus Hak Angket 2018.

“Hasil dari Pansus tersebut dinyatakan telah melanggar peraturan perundangan, dan ini poin yang terpendam. Kenapa ini tidak menjadi bahan Pansus. Itu alasan kami mengungkit kembali. Dan itu berdampak bagi masyarakat khususnya etnis Simalungun,” jelasnya.

Kemudian Ketua Panitia Hak Angket Rini Silalahi menjelaskan, ada delapan poin yang diselidiki Pansus Hak Angket DPRD saat ini. Salah satunya adalah pemindahan tugu Sangnaualuh secara sepihak oleh Hefriansyah.

“Mungkin  dengan poin tentang pemindahan tugu secara sepihak bisa kita kembangkan nanti. Dari poin itu akan ada sangkut-pautnya ke sana. Saat ini kita mengambil penyalahgunaan wewenang. Kami minta doa kalian agar masalah ini bisa sampai ke paripurna,” kata Rini.

Hal senada disampaikan anggota Hak Angket, Franky Boy Saragih, mengatakan Pansus Hak Angket bukan mengangkat persoalan etnis Simalungun semata. Tapi lebih diperluas.

“Kalau Pansus kemarin tentang etnis. Pansus akan kita perluas. Kalau dulu hanya etnis Simalungun, ini untuk masyarakat Siantar. Misalnya alasan Walikota Hefriansyah mengabaikan upaya kita menjadikan Raja Sangnaualuh sebagai pahlawan Nasional dengan menghentikan pembangunan tugu. Sementara pendirian tugu Sangnaualuh bagian dari upaya sebagai Pahlawan,” jelasnya.

Pansus Hak Angket DPRD juga meminta dukungan dari Himapsi dan semua pihak agar peyelidikan Panitia Hak Angket berjalan dengan baik. (Mag 04)

Asner Idul Fitri

Pasca Sarjana USI

Mahasiswa Unefa

Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close